Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Maruarar Akan Usul ke Jokowi Jual Pesawat Kepresidenan

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait akan mengusulkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. /Bisnis-Demis Rizky Go
Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. /Bisnis-Demis Rizky Go

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menghemat anggaran operasional.

"Harus ada efisiensi perjalanan dinas pemerintah. Saya mau mengusulkan kepada pak Jokowi supaya pesawat presiden dijual. "Nggak bisa sekarang pemimpin menyuruh orang sederhana tetapi tidak memberikan contoh," kata Maruarar di Jakarta, Senin (1/9/2014).

Pernyataan Maruarar itu terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan ramai diperbincangkan, sekaligus menjawab isu perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

Arar, sapaan akrab Maruarar, menilai kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir. Dia menekankan pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali yang menyangkut soal perbatasan negara.

"Perjalanan dinas ini ada pemborosan beberapa triliun dalam setahun," kata dia.

Arar juga mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK mengaudit harga keekonomian minyak yang ditetapkan Pertamina selama ini, mendorong pengalokasian keuntungan ekspor-impor minyak semata-mata untuk kas negara, serta menaikkan cukai rokok dan minuman bersoda.

"Saya kira rakyat mau lihat upaya-upaya itu dulu. Cukai rokok dinaikkan saja Rp100 perak, bisa menambah pendapatan Rp1 triliun, dan orang tidak ada yang berhenti merokok jika cukainya naik, termasuk minuman bersoda," ujar dia.

Dia mengatakan jika berbagai opsi itu telah dilakukan dan anggaran negara masih saja mengalami defisit, barulah pemerintah bisa mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper