Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KOALISI MERAH PUTIH: PPP Putuskan Tetap Dalam Barisan Oposisi. Jokowi Kecele?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada Minggu (14/9) memutuskan untuk tetap konsisten dalam Koalisi Merah Putih yang berada di luar pemerintahan.
PPP, Partai Persatuan Pembangunan
PPP, Partai Persatuan Pembangunan

Bisnis.com, JAKARTA -- Tarik menarik kepentingan di PPP antara kubu yang ingin merapat ke Jokowi dengan mereka yang bertahan di Koalisi Merah Putih untuk sementara berakhir.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada Minggu (14/9) memutuskan untuk tetap konsisten dalam Koalisi Merah Putih yang berada di luar pemerintahan.

"Bagi PPP berada di dalam atau di luar pemerintahan sama saja," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhammad Romahurmuziy di Jakarta, Minggu.

Menurut Romy, panggilan Muhammad Romahurmuziy, penegasan posisi PPP tersebut dilakukan setelah sejumlah Pengurus Harian DPP PPP mengunjungi Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair di Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (13/9).

Kunjungan mereka dimaksudkan guna menyampaikan hasil putusan rapat Pengurus Harian DPP PPP di Jakarta, pada Selasa (9/9).

Romy menjelaskan, amanah dari KH Maimun Zubair menyatakan, agar PPP tetap berada di dalam koalisi Merah Putih.

PPP, kata dia, khittohnya sebagai partai politik yang melakukan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Ketua Komisi IV DPR RI ini menambahkan, KH Maimun Zubair juga meminta agar para pengurus PPP bisa menjaga keutuhan partai.

"Jika ada dinamika internal agar diselesaikan sesuai dengan AD/ART partai," katanya.

Romy menegaskan, KH Maimun Zubair juga menyatakan akan mendukung keputusan DPP PPP yang sesuai dengan AD/ART.

"Mbah Mun (KH Maimun Zubair) juga berpesan agar pengurus PPP bisa menjaga keutuhan partai dan jangan sampai saling pecat-memecat," katanya.

Mengenai hal ini, Romy menjelaskan, rapat Pengurus Harian DPP PPP yang memberhentikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, sesuai dengan AD/ART partai.

Dalam AD/ART partai, kata dia, pemberhentian ketua umum bisa dilakukan dalam forum rapat PH DPP PPP yang qorum dan sebelumnya telah ada peringatan.

Sedangkan, Suryadharma Ali memberhentikan 15 pengurus DPP PPP tanpa peringatan sebelumnya dan tanpa melalui forum rapat DPP PPP, sehingga tidak memiliki legitimasi. 

Sebelumnya sempat santer isu bahwa PPP akan merapat ke Jokowi. Sejauh ini belum ada kabar bagaimana Jokowi merespons perkembangan di PPP.

Juga belum diketahui, apakah Presiden RI terpilih itu kecele dengan perkembangan terakhir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper