Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengungkapkan seluruh kewenangan memutuskan nomenklatur kabinet merupakan kewenangan penuh dari Presiden Joko Widodo meski harus menunggu hasil pertimbangan dari DPR.
“Kami masih menyusun pertimbangan. Namun seluruh kewenangan menentukan nomenklatur kabinet adalah hak Presiden Jokowi,” katanya, Jumat (24/10).
Pada intinya, lanjutnya, DPR hanya menyampaikan dalam bentuk pertimbangan. “Kami bukan pada tataran menyatakan boleh atau tidak adanya pengubahan kementerian tersebut,” tegas politikus Partai Demokrat itu.
Saat ini, pimpinan DPR masih membahas penyusunan pertimbangan. “Saat ini pertimbangan akademis dari pakar dan ahli untuk melengkapi pertimbangan politis sedang dibahas. Itu semua agar kerja DPR dan pemerintah bisa sinkron.”
Rapat pembahasan pertimbangan pengubahan nomenklatur menteri tersebut, paparnya, mengambil masukan dari sejumlah mantan pejabat kementerian pendidikan dan kebudayaan, mantan pejabat kementerian pariwisata, mantan pejabat kementerian kehutanan, sekretariat jenderal kementerian, serta ahli ekonomi.
Masukan dari pakar dan ahli itu, menurutnya, menjadi penting menyusul pengubahan nomenklatur kabinet terbesar ada pada kementerian itu.
Sementara itu, terkait dengan pembahasan pengubahan struktur kabinet dengan menambahkan Kementerian Koordinator Maritim, Agus masih enggan menjawab. “Kami membahas apa yang sudah disampaikan Pak Jokowi, beberapa hari lalu.”
Agus juga enggan mengomentari terkiat dengan pembicaraan langsung dengan Tim Jokowi terkait dengan adanya Kementerian Koordinator Maritim itu. “Enggak, enggak...”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1689913916.jpg?w=184&h=104)
