Bisnis.com, JAKARTA –Partai Golkar sedang berada dalam kondisi suram, paling tidak begitulah pandangan pengamat.
Dualisme pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono cs berpotensi menuntun partai beringin ini berada di ambang kerontokan.
Pengamat politik menyarankan agar elite partai duduk bersama membangun komunikasi politik demi keutuhan Golkar dengan cara yang lebih elegan tanpa harus memicu tindakan anarkis.
Pengamat Komunikasi Politik Mercu Buana Heri Budianto mengatakan jika Munas diselenggarakan dua kali pada 30 November 2014 dan pertengahan Januari 2015 dipastikan deadlock. “Manapun yang melaksanakan [Munas], menurut saya deadlock, nanti ada Golkar dua kubu,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (26/11/2014).
Munculnya dua versi Munas berawal ketika rapimnas Golkar di Yogyakarta memutuskan Munas IX dipercepat menjadi 30 November 2014 di Bali.
Keputusan itu diprotes oleh kubu Agung Laksono cs pada rapat pleno DPP Golkar sehingga lahir Presidium Penyelamat Partai Golkar yang bertugas melaksanakan Munas maksimal Januari 2015 di Jakarta.
Konsekuensi lahirnya dua kubu Golkar nantinya akan menyulitkan partai dalam mengambil keputusan politik di internal partai maupun di Dewan Perwakilan Rakyat.
Selain itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pun menerima imbas dualisme partai karena harus mengakui salah satu di antaranya.
Pengamat Politik UGM Ari Dwipayana menyebut perpecahan partai ‘beringin’ dikhawatirkan mengulang peristiwa pasca Munas Pekanbaru 2009.
Ketika itu Surya Paloh kecewa atas pelaksaaan Munas tidak demokratis dan pada akhirnya mendirikan Partai NasDem.
Sebelumnya pada 2004 juga terjadi perpecahan di mana kader Golkar Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra dan Wiranto mendirikan Partai Hanura.
Itu terjadi karena mereka juga kecewa terhadap partai yang dinaunginya
Perpecahan pada tahun 2015, kata Ari kemungkinan tidak akan sampai melahirkan partai baru seperti NasDem, Gerindra dan Hanura.
Akan tetapi, ada kemungkinan muncul Partai Golkar ganda seperti yang dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menghabiskan energi hanya untuk mendapatkan legalitas.
“Seperti PPP pertarungannya akan panjang, karena ada pertarungan terhadap legalitas. Imbasnya ke pemerintah pada soal pengakuan terhadap salah satu kubu,” katanya.
Kisruh internal Partai Golkar dalam rangka menyambut pemilihan Ketua Umum lewat Munas IX pun disayangkan oleh Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Golkar Siti Hediyati Haryadi atau akrab dipanggil Titiek Soeharto.
Aksi pukul antara Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) serta kericuhan di dalam forum rapat pleno kantor DPP Golkar sebenarnya tidak perlu terjadi apabila semua pengurus mengikuti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Menurut Titiek, penyelenggaraan Munas Golkar IX tetap akan berlangsung pada 30 November - 3 Desember 2014 di Bali sesuai keputusan rapimnas di Yogyakarta.
Putri kedua mantan Presiden Soeharto itu menyesalkan jika protes penyelenggaraan Munas baru dilakukan ketika rapat pleno.
"Memang sebagian ada yang tidak setuju. Kalau tidak setuju jangan diprotes di sini, tetapi di rapimnas kemarin," katanya di Gedung DPR RI Senayan.
Sebelumnya rapat pleno yang dipimpin Theo L Sambuaga membahas pelaksanaan Munas IX di Bali ricuh lantaran mendapat protes dari pihak bakal calon ketua umum di luar Aburizal Bakrie. Ada tujuh bakal caketum di luar Ical menginginkan pelaksanana Munas diundur maksimal Januari 2015.
Dengan adanya keributan itu, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta Kapolri agar tidak memberi izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali dengan alasan akan mengganggu kunjungan wisatawan di Pulau Dewata.
Tedjo beralasan kericuhan yang terjadi di DPP Golkar dikhawatirkan bakal terulang di Bali.
Titiek menyayangkan sikap pemerintah melarang kegiatan tersebut.
Ia tidak ingin tergesa-gesa menganggap pemerintah melakukan intervensi terhadap partai Golkar.
"Saya rasa biar masyarakat yang menilai sendiri. Kalau kita ingin mengadakan munas kenapa harus dilarang-larang, toh tidak ada masalah, kita tidak bikin ribut apa-apa, kenapa dilarang," ujarnya.
KMP HANCUR
Kubu Agung cs yang menggawangi bakal calon ketua umum di luar Ical ngotot ada regenerasi kepemimpinan.
Ical dinilai tidak demokratis dalam memimpin DPP Golkar sehingga pendapat yang berseberangan tidak diakomodir.
Heri Budianto berpendapat Ical ngotot maju dalam perebutan kursi pemimpin Golkar lantaran koalisi ditentukan oleh Ketua Umum.
Pasalnya tidak ada jaminan bahwa tujuh bakal calon ketua umum di luar Ical akan menjaga partai tetap di Koalisi Merah Putih.
Demi keutuhan Golkar, kata Heri, sebaiknya Ical tidak maju lagi sebagai Ketua Umum tetapi ada cara yang lebih elegan dalam mempertahankan KMP dengan mencari jalan tengah memperkuat bargaining politik.
“Misalnya Golkar itu siapa pun yang jadi Ketua Umum, posisinya tetap KMP, itu salah satu solusi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
