Bisnis.com, PEKANBARU - Presiden Joko Widodo meminta keseriusan semua pihak untuk segera bertindak dan menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi setiap tahun di Riau.
Dalam lawatannya di Pekanbaru, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan semua pemangku kepentingan sudah mengetahui persoalan yang menyebabkan karhutla. Begitu juga dengan langkah pencegahan dan penanggulangan yang harus dilakukan saat muncul titik api.
“Tidak ada terobosan dan solusi baru, tinggal masalah niat dan kemauan untuk bertindak, karena semuanya sudah mengetahui masalahnya,” katanya di Pekanbaru, Rabu (26/11/2014).
Jokowi menuturkan pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat terkait penyelesaian karhutla yang berdampak pada bencana asap. Seluruh pemangku kepentingan harus mulai melaksanakan rencana aksi yang diperlukan untuk mencegah kebakaran hutan pada tahun depan.
Sementara itu, Nana Suparna Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), mengatakan pengusaha menginginkan kepastian perizinan dalam mengelola kawasan hutan untuk industri.
“Selama ini kami disalahkan apabila ada perambah dan sengketa perizinan pada lokasi izin yang dikeluarkan pemerintah. Ini jelas merugikan kami,” katanya.
Menurutnya, izin yang dikeluarkan pemerintah harus sudah clear agar pengusaha dapat memulai investasinya di dalam negeri. Apalagi selama ini titik api selalu berada di sekitar kawasan hutan tanaman industri yang sudah dikelola oleh perusahaan.
Dia juga menyebut moratorium izin kehutanan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak efektif mencegah karhutla. Alasannya, moratorium
tersebut justru membuat perambah kawasan hutan ilegal semakin marak, karena banyak kawasan hutan yang tidak terawasi.
“Sekitar 34% titik api berada di kawasan hutan yang tidak ada pengelolanya, ini menunjukkan moratorium izin kehutanan tidak efektif mencegah karhutla,” ucapnya.
Hingga kini, ada sekitar 32,21 juta hektare hutan lindung dan 31,6 juta hektare hutan produksi yang tidak terawasi karena tidak ada yang mengelolanya. Untuk itu, pemerintah harus segera membentuk unit yang secara khusus dapat mengelola dan mengawasi kawasan tersebut secara langsung di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
