Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lampung Diminta Tingkatkan Daya Saing di Pasar Internasional

Provinsi Lampung diminta oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mencatat nilai ekspor provinsi ini pada September 2018 sebesar US$329,41 juta, naik US$37,71 juta atau 12,91% dibandingkan dengan nilai ekspor pada Agustus 2018./Antara-Ardianysah
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mencatat nilai ekspor provinsi ini pada September 2018 sebesar US$329,41 juta, naik US$37,71 juta atau 12,91% dibandingkan dengan nilai ekspor pada Agustus 2018./Antara-Ardianysah

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung diminta oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.

"Hal itu sesuai dengan keinginan pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan agenda prioritas keenam Nawacita, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional," kata Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Lukmansyah, di Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung, pada Senin (19/11/2018).

Dia mengemukakan Nawacita dapat dicapai melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif dengan sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang ditentukan.

Menurutnya, pemerintah pusat memantau dan mengevaluasi kebijakan Nawacita di Lampung. Pihaknya juga akan melakukan kegiatan bertema "Efektivitas Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat".

Kegiatan itu juga akan dihadiri kunjungan tim kerja akan berlangsung pada 21 hingga 24 November 2018.

Evaluasi tersebut yakni oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesra Sekretariat Kabinet M. Amperawan.

Sebelum kegiatan itu berlangsung, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat pembahasan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi kebijakan perekonomian dan kesejahteraan rakyat di Ruang Rapat Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

"Evaluasi ini untuk memperoleh data dan informasi serta masukan Tim Kerja Efektivitas, sejauhmana progres atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Lampung terkait permasalahan tersebut," kata Lukmansyah.

Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani koperasi, UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, kebudayaan, industri, perdagangan, kelautan dan perikanan, tanaman pangan dan hortikultura, serta ketenagakerjaan.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, pun hadir pada pertemuan di Kantor Pemprov Lampung pada Kamis, 22 November 2018.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper