Bisnis.com, SURABAYA – Memiliki penduduk yang mayoritas muslim, Indonesia berpeluang menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan berbasis syariah.
Kendati, fakta menunjukkan bahwa selama ini Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara lain bahkan negara dengan penduduk muslim minoritas.
Dalam hal ini, dikemukakan oleh Deputi Gubenur Bank Indonesia Pery Warjiyo dalam Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) 2017.
Menurutnya, untuk menjadi pelaku ekonomi dan keuangan syariah hingga perkembangan ekonomi bisa inklusif dan tahan terhadap dampak global, setidaknya ada tiga strategi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah.
Tiga strategi tersebut dimulai dari pertama, mempercepat pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi pesantren.
“Bagaimana mempercepat pengembangan ekonomi syariah atau halal supply chain. Baik yang besar, menengah maupun yang kecil termasuk juga pemberdayaan ekonomi pesantren,” kata Pery di Surabaya, Rabu (8/11/2017).
Menurutnya, hal itu bisa dimulai dengan mempercepat jejaring produksi pemenuhan kebutuhan halal seperti makanan, fashion, produk farmasi hingga kosmetik mengingat pada 2015 estimasi size kebutuhan produk halal itu hampir Rp3000 triliun.
Kedua, dengan mempercepat pengembangan sektor keuangan Indonesia. “Kalau dulu kan lebih ke perbankan, nah sekarang perlu dikembangkan lagi berbagai instrumen keuangan, apakah sukuk, waqaf juga bagaimana memobilisasi zakat dan waqaf untuk memberdayakan ekonomi.”
Strategi ketiga, adalah bagaimana melakukan riset serta edukasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah seperti kampanye hidup halal.
Nantinya, ketiga strategi tersebut akan dikoordinasikan dalam berbagai program dan organisasi lainnya seperti Komite Nasional Keuangan Syariah.
Adapun, melalui ISEF yang keempat ini, Pery menargetkan, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat terealisasi pada 2024.
Melalui penyelenggaraan ISEF ini, tambah Perry, pihaknya juga ingin memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang dapat mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Termasuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis syariah. “Ini harus tidak hanya jadi komitmen nasional, tapi juga jadi coordinated, and colaborated programme dari berbagai lembaga, kementerian, otoritas, asosiasi sampai pegiat ekonomi, dan kita semua termasuk pesantren.
Jadi ini merupakan kerja sama kolaborasi bersama. Berbagai forum fair itu menunjukkan bagaimana kolaborasi itu.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
