Bisnis.com, BANDA ACEH -- Meski mempunyai potensi perkembangan yang bagus, perbankan syariah dinilai masih lemah dalam inovasi produk untuk ditawarkan ke masyarakat, selain produk awal seperti murabahah dan mudharabah.
Kepala Subbagian Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh Amrin Hasdi mengatakan salah satu yang menjadi daya tarik perbankan syariah dari produk profit-loss sharing, yaitu untung-rugi ditanggung bersama. Namun, yang terjadi saat ini, produk profit-loss sharing belum dimaksimalkan oleh perbankan syariah.
"OJK juga mendorong perbankan syariah melakukan inovasi produk dan layanan agar perbankan syariah bisa lebih diminati masyarakat," paparnya, Selasa (20/3/2018).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh Teuku Munandar menuturkan sektor jasa keuangan di Provinsi Aceh masih harus didongkrak bersama-sama agar mempunyai kontribusi signifikan untuk kemajuan ekonomi Aceh.
"Karena kalau kita lihat dari PDRB, jasa keuangan kontribusinya nomor dua paling rendah setelah industri pengolahan. Yang paling tinggi itu pertanian dan administrasi pemerintahan," jelasnya.
Melihat dari kunci sukses ekonomi syariah dunia, ada lima hal yang berpengaruh yaitu adanya dukungan penuh dari pemerintah, keuangan syariah dicanangkan sebagai program nasional, adanya badan khusus yang mengkoordinasikan otoritas terkait dengan halal industri, fokus memasarkan keunggulan produk suatu negara, dan ekonomi syariah memiliki strategi nasional yang mencakup reformasi struktural di pemerintahan.
"Maka kalau ekosistem ekonomi syariah tumbuh, perbankan syariah juga akan tumbuh. Paradigma masyarakat juga mempengaruhi," tutur Munandar.
BI menargetkan setidaknya aset keuangan syariah di Indonesia dapat tumbuh sebesar 15%-20% setahun. Saat ini, porsi aset keuangan syariah hanya 16% dari total aset keuangan Indonesia yang sebesar Rp24.900 triliun. Sementara itu, aset perbankan syariah berkutat di 5%-6%.
OJK Aceh menyebutkan aset perbankan syariah di wilayah itu mencapai Rp28,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan di Aceh saat ini sebesar Rp14,2 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp20,75 triliun.
OJK Aceh juga sedang mendorong lembaga keuangan syariah agar bisa mengambil bagian dalam pendanaan proyek infrastruktur. Diprediksi, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp4.796 triliun untuk proyek infrastruktur pada 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
