Ada gula, ada semut. Pepatah tersebut terdengar masih relevan jika dikaitkan dengan arah bisnis dunia usaha saat ini.
Gula-gula terus ditabur pemerintah untuk menarik minat para pengusaha yang dianalogikan sebagai semut.
Sebagai gambaran pepatah itu, pemerintah telah menabur banyak gula dalam pengembangan lahan ribuan hektare di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pemanis yang ditabur pemerintah itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
Dalam beleid tersebut, pemerintah memberikan sejumlah kemudahan fiskal dan nonfiskal, baik untuk pengembang kawasan maupun investor.
Untuk fasilitas fiskal pemerintah setidaknya memberikan kemudahan untuk perpajakan, kepabeanan dan cukai, penangguhan bea masuk, lalu lintas barang, dan fasilitas tambahan untuk KEK Pariwisata.
Sementara itu, pemerintah memberikan kemudahan nonfiskal berupa kemudahan perizinan, kepemilikan barang asing di KEK pariwisata, peraturan khusus ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, dukungan infrastruktur terpadu dari pemerintah, kenyamanan lingkungan, serta insentif dan fasilitas lainnya.
Bukan tanpa sebab, kemudahan yang digelontorkan pemerintah kepada para pengusaha tersebut dilatarbelakangi oleh harapan terciptanya pembangian peran antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan KEK.
Badan usaha atau swasta diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan kawasan, penyediaan infrastruktur kawasan, dan menghadirkan investasi.
Peta sebaran KEK/Dewan Energi Kawasan Ekonomi Khusus
Pemerintah membutuhkan waktu 14 tahun untuk dapat menghadirkan 20 KEK yang kini tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 5 KEK di antaranya dibangun oleh konglomerat besar di Indonesia.
Secara akumulatif, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus mencatat realisasi investasi KEK sampai dengan 2023 adalah senilai Rp117,8 triliun dan telah menciptakan lapangan kerja untuk 61.416 orang.
Sampai dengan kuartal I/2023, investasi pengembangan KEK telah mencapai Rp4,6 triliun, dan membuka lapangan kerja baru untuk 5.738 orang. Sepanjang 2023, komitmen investasi KEK sebesar Rp61,9 triliun.
Berdasarkan data sebaran KEK di Indonesia, sederet konglomerat yang telah masuk pada bisnis pengembangan KEK yakni Hary Tanoesoedibjo, keluarga Eka Tjipta Widjaja, Setyono Djuandi Darmono, dan Sjamsul Nursalim.
BACA JUGA: Suara Sumbang Kendali Vale di Bumi Celebes
Setyono Djuandi Darmono
Konglomerasi yang didirikan oleh Setyono Djuandi Dharmono ini tercatat paling aktif mengembangkan KEK di Tanah Air.
Jababeka tercatat tengah mengembangkan KEK Tanjung Lesung, KEK Morotai, dan KEK Kendal.
Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode KIJA itu masuk dalam pengembangan KEK Tanjung Lesung melalui entitas anaknya yakni PT Banten West Java Tourism Development Corporation.
Jababeka menggarap lahan seluas 1.500 ha untuk kegiatan pariwisata yang ditetapkan dalam PP Nomor 26 Tahun 2012.
Dilansir dari keterangan resmi perseroan, Tanjung Lesung direncanakan menjadi resort internasional kelas satu yang menggabungkan nuansa Bali dengan Venesia.
Untuk KEK Tanjung Lesung, target investasi yang diserap sampai dengan 2025 mencapai Rp92,4 triliun dengan target tenaga kerja sebanyak 85.000 orang.
Sementara itu, Jababeka juga menggarap pengembangan KEK Kendal yang tertuang dalam PP Nomor 85 Tahun 2019.
Kali ini, Jababeka menggandeng Sembcorp Development Ltd untuk menggarap lahan seluas 1.000 ha yang akan menjadi kawasan industri.
Kawasan Industri Kendal akan dirancang menjadi kawasan industri standar internasional dengan pembangunan mixed-use yang mencakup daerah industri serta perumahan dan komersial yang memenuhi peningkatan permintaan untuk kompetitif biaya manufaktur di Indonesia.
Berdasarkan profilnya, KEK Kendal ditargetkan dapat menyerap investasi Rp72 triliun sampai dengan 2030 dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk 20.000 orang.
Seorang pengunjung tengah berjalan di KEK Morotai-Bisnis/Hendri T. Asworo
Jejak pengembangan KEK oleh Jababeka tidak berhenti sampai di Pulau Jawa.
Jababeka memperluas bisnisnya ke Pulau Morotai, Maluku Utara. Kawasan itu ditetapkan sebagai KEK Morotai dalam PP Nomor 50 Tahun 2014.
KEK Morotai memiliki keunggulan geostrategis yaitu merupakan pulau terluar di sisi timur laut Indonesia yang dekat dengan negara-negara Asean dan Asia Timur.
Berada di tengah Samudera Pasifik, Pulau Morotai dahulu merupakan salah satu basis militer pada Perang Dunia II yang kini kaya akan barang peninggalan bersejarah.
Dilintasi oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia III yang juga merupakan jalur migrasi ikan tuna, KEK Morotai merupakan sumber bahan baku bagi industri pengolahan perikanan. Dengan potensi yang dimiliki, KEK Morotai akan menjadi pusat industri perikanan didukung dengan logistik yang akan menjadikan Pulau Morotai hub internasional di kawasan timur Indonesia.
KEK Morotai diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp30,44 triliun dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 30.000 tenaga kerja hingga 2025.
BACA JUGA: Ada Proyek IKN di Balik Ekspor Pasir Laut
Keluarga Widjaja
Grup dari perusahaan yang dibangun oleh keturunan (alm) Eka Tjipta Widjaja melalui Sinar Mas Land turut mencicipi gula-gula dari pemerintah dalam pengembangan KEK.
Pengembang properti itu diketahui masuk pada KEK Nongsa melalui PT AFP Dwilestari dengan mendirikan PT Taman Resor Internet yang telah tercatat sebagai pengembang kawasan tersebut dalam PP Nomor 68 Tahun 2021.
KEK Nongsa/Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Sinar Mas Land setidaknya mengucurkan investasi Rp350 miliar untuk membangun kawasan ekonomi digital yang terletak di Batam, Kepulauan Riau.
Letaknya yang dekat dengan Singapura, membuat KEK Nongsa sebagai pintu masuk bagi perusahaan teknologi berkelas internasional.
Selain menarik perhatian investor di bidang IT, KEK Nongsa menarik perhatian investor dan wisatawan luar dan dalam negeri dengan adanya kegiatan pendukung berupa pariwisata seperti hunian sinematik, villa residential, café restoran, ferry terminal, serta area komersial dan entertainment.
Tidak tanggung-tanggung, proyeksi investasi yang dapat diserap di KEK Nongsa sampai dengan 2030 ditaksir mencapai Rp16 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 16.500 orang.
Group CEO Sinar Mas Land Michael Widjaja menyebutkan, total investasi untuk kerja sama pengembangan proyek Kawasan Ekonomi Digital ini adalah sebesar Rp350 miliar.
“Potensi ini dilihat sebagai sebuah kesempatan yang bagus dalam mendorong ekonomi digital sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia di masa depan. Untuk pembangunan proyek akan dimulai pada kuartal III/2019,” ujar Michael dalam siaran persnya yang diberitakan Bisnis.
Michael menambahkan, keberadaan Nongsa D-Town di kawasan eksklusif di Pulau Batam akan menjadi destinasi generasi muda dalam membangun industri, kreativitas, dan konektivitas di bidang kreatif dan teknologi digital.
"Fasilitas dan infrakstruktur mumpuni di Nongsa D-Town disiapkan tidak hanya untuk bekerja. Dia juga akan dilengkapi dengan pusat pelatihan digital untuk mempersiapkan talent-talent dengan keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan masa depan. Keberadaan digital talent pool ini akan memantapkan ekosistem Nongsa D-Town sebagai pusat ekonomi digital di Indonesia.”
Hary Tanoesoedibjo
"Kalau kita lihat [lokasi KEK Lido] tadi menengok ke sekitar ada Gunung Pangrango, ada Gunung Gede, ada Gunung Salak, sulit mencari lokasi seperti ini. Dan ada di Lido ini dan saya melihat pak Hary Tanoesoedibjo [matanya] tajam banget [melihat potensi KEK]."
Ungkapan tersebut dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan KEK Lido beberapa waktu silam.
Jokowi bahkan tak malu-malu melontarkan pujian terhadap Chairman MNC Group itu.
Hary Tanoe, kata Jokowi, dinilai memiliki insting kuat terhadap potensi dari pengembangan KEK Lido yang ditargetkan mendatangkan investasi Rp33,4 triliun dengan serapan tenaga kerja 29.454 orang hingga 2030.
Presiden Jokowi saat meresmikan KEK Lido bersama dengan Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (baju hitam)/MNC Land
Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan pihaknya telah memanfaatkan waktu pandemi untuk mempercepat kegiatan pembangunan. Adapun, Lido telah mengantongi status KEK Pariwisata melalui PP No. 69 pada 16 Juni 2021.
"Hasilnya bisa dilihat saat ini, KEK Lido sudah mulai beroperasi dengan hanya membutuhkan waktu 1 tahun 5 bulan, dari batas waktu 3 tahun yang ditetapkan Pemerintah," ujar Hary Tanoe.
Pada 2021, perseroan menyetujui rencana penambahan modal Rp850 miliar untuk pengembangan dan pembangunan KEK Lido.
Keputusan itu mendapat dukungan 87,02 persen pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir, termasuk yang menggunakan hak suaranya melalui Easy KSEI dan Badan Administrasi Efek.
Anggaran tersebut dikucurkan untuk pembangunan yang meliputi lapangan golf 18-hole berstandar PGA, movieland, Lido Music & Arts Center, Lido Lake Resort Extension, serta MNC Park dan Lido World Garden.
BACA JUGA: Karpet Merah Freeport Jelang Tahun Politik
Sjamsul Nursalim
Gurita bisnis pemilik produsen ban GT Radial, Sjamsul Nursalim juga tercatat memiliki peranan dalam pengembangan KEK.
Orang nomor kaya nomor 22 di Indonesia versi Forbes itu memiliki keterlibatan pada pengembangan KEK Kura-kura yang ada di Pulau Dewata, Bali.
Kendati cukup rumit, keterlibatan keluarga Sjamsul Nursalim pada KEK Kura-kura dapat ditarik lurus.
Adapun, pengembangan KEK Kura-kura dipegang oleh PT Bali Turtle Island Development. Perusahaan itu memiliki pemegang saham dalam pengumuman terakhir di Beritanegara yakni Goodwill Property Investment Limited yang beralamat di Hong Kong, China dan Trisarana Adikreasi.
Entitas terakhir merupakan cucu usaha dari PT Manning Development. PT Manning Development adalah perusahaan yang baru saja menjadi pemegang saham terbesar kedua di PT Indonesia Prima Property Tbk. (OMRE).
KEK Kura-kura/Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Selain itu, pemegang saham mayoritas OMRE, First Pacific Capital Group Limited diketahui sebagai perusahaan yang terafilisasi oleh keluarga konglomerat Sjamsul Nursalim. Artikel terkait Sjamsul Nursalim dapat dibaca di sini.
Hal tersebut diketahui dari keterbukaan informasi yang disampaikan dalam laman Bursa Efek Indonesia dalam surat yang dikeluarkan oleh First Pacific Capital Group Limited pada 28 Oktober 2022 yang diteken oleh Khoo Chin Inn yang menjabat sebagai direktur.
Berdasarkan surat yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2022 Khoo Chinn Inn, tercatat memegang sebanyak 7.000 saham di Tuan Sing Holdings Limited, perusahaan yang dikuasai oleh keluarga Sjamsul Nursalim.
Pada perusahaan tersebut, anak kandung dari Sjamsul Nursalim yakni William Nursalim tercatat menjabat sebagai Chief Executive Officer.
Adapun, KEK Kura-kura ditetapkan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2023 dengan luasan lahan 498 hektare. Kawasan tersebut ditargetkan mendatangkan investasi hingga Rp104,4 triliun dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 35.036 orang hingga 2052.
BACA JUGA: Mengintip Ketimpangan Sosial di 'Lumbung Emas'
Keterlibatan Swasta
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai mulai terjunya para konglomerat atau korporasi besar dalam pengembangan KEK tidak lain atas insentif yang telah diobral oleh pemerintah.
Menurutnya, bagi para pengusaha tersebut, proses perizinan akan menjadi lebih mudah apabila dikembangkan melalui model KEK. Pasalnya, pemerintah telah menjamin diberikannya kemudahan berusaha melalui beleid KEK.
Selain itu, kawasan ekonomi yang dikembangkan secara mandiri oleh pengusaha dinilai tidak jauh lebih ekonomi jika dibandingkan dengan yang berstatus KEK. Insentif pajak yang dijanjikan pemerintah akan menjadi lebih manis bagi para pengusaha.
"Dibanding membangun kawasan mandiri, mereka [pengusaha] melakukan pengembangan melalui skema KEK," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (25/6/2023).
Sementara itu, Bhima menambahkan, tren korporasi besar menggarap KEK menjadi lebih menarik dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang.
Dia menilai, KEK yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan swasta cenderung lebih mudah untuk menggaet investor atau tenant dibandingkan dengan KEK yang dikembangkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
"Mereka punya hubungan lebih mudah kepada para investor karena sifatnya b to b sehingga daya tarik investasinya lebih besar dibandingkan dengan KEK yang pemerintah, terutama pemerintah daerah," ungkapnya.
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Elen Setiadi membenarkan maraknya investasi konglomerat di KEK, sehingga membawa prospek cerah pengembangan kawasan ke depan. "Memang dari mulai Jababeka, Gadjah Tunggal dan lainnya masuk ke KEK belakangan ini," ujarnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel