Hal itu terkait dengan permintaan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh agar rapat pembahasan bersama Komisi VII DPR mengenai mekanisme penafsiran BBM bersubsidi 2011, termasuk upaya pengendalian penyalurannya, dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.
"Tidak ada alasan pembahasan itu dibikin tertutup. Rapat kan mendengarkan dan kalau dibikin tertutup, pemerintah terkesan tidak siap," tutur Pengamat Energi sekaligus Direktur Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto hari ini.
Dia meminta pemerintah dan DPR menggelar rapat pembahasan mengenai pembatasan BBM bersubsidi, yang rencananya akan dilakukan besok dilakukan secara terbuka.
"Rapat dibikin terbuka saja. Kalau memang pemerintah siap dan argumentasinya kuat, tentunya kebijakan ini [pembatasan BBM bersubsidi] layak didukung. Kalau tertutup, malah tidak baik."
Hanya saja, dia berpendapat sebetulnya yang paling rasional menaikkan harga BBM bersubsidi, dengan Rp200-Rp300 per liter ketimbang membatasi penggunaannya. Pasalnya, kata dia, baik dengan membatasi penggunaan maupun menaikkan harga BBM bersubsidi, sama-sama berdampak terhadap inflasi.
"Pembatasan juga kan sebetulnya ada unsur kenaikan harga, malah langsung bisa Rp2.000-Rp2.500 per liter. Sementara, kalau menaikkan harga BBM bersubsidi, hanya sedikit Rp200-Rp300 per liter dan akan langsung ada penghematan Rp7-Rp11 triliun."
Selain itu, dia menambahkan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi juga menjadi salah satu upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah. Di sisi lain, lanjut dia, dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi, maka volumenya masih akan tetap besar dan rentan terhadap gejolak harga minyak. (tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel