Mendagri tak perhatikan aspirasi DIY

JAKARTA: Mendagri mengindikasikan tidak akan memperhatikan aspirasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena sudah ada Undang-undang terkait kisruh soal apakah gubernur DIY ditetapkan atau dipilih langsung."Kita kan menurut UU bukan Peraturan Daerah. Enggak ada mekanismenya kita ikuti mereka," ujar Gamawan Fauzi di Gedung DPR hari ini menanggapi perkembangan sidang paripurna DPRD Yogyakarta yang melibatkan masyarakat secara langsung.Menurut dia, pihak Kemendagri hanya akan membuka pintu dialog dan semuanya tergantung penggodokan di DPR. "Rakyat Yogya itu 3,5 juta, yang demo berapa," ujar dia.Pemerintah pusat, katanya, tetap menginginkan gubernur, bupati, dan walikota dipilih. Bahkan aksi bendera merah-putih setengah tiang tak akan mempengaruhi sikap pemerintah. Apalagi pemerintah sudah menerima banyak masukan dari seluruh warga Yogya di Indonesia hingga komentar sejumlah institusi, katanya.Mendagri juga membantah pemerintah disebut bersikap plin-plan. Sebelumnya pemerintah menghendaki gubernur dipilih secara langsung. Namun belakangan pemerintah menyerahkan keputusan itu ke tangan DPRD. "Konsep kita, dipilih DPRD. Kalau Sultan mencalonkan diri dan tunggal, ya kan bisa kukuhkan saja. Ini kan sekadar menggeser mekanisme," jelas dia. Akan tetapi jika Sultan mencalonkan diri dan ada calon lainnya, akan berlangsung pemilihan oleh DPRD. Pemilihan lewat DPRD juga demokratis, katanya.Secara terpisah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar menegaskan bahwa sidang paripurna DPRD DIY itu hanya sebuah aspirasi. Menurut dia, penentu keputusan soal DIY ada di DPR dan fraksi PKB masih menunggu perkembangan selanjutnya. (tw)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel