Pemerintah isolasi kasus besar pajak

JAKARTA: Selain melakukan kebohongan publik melalui reformasi birokrasi, pemerintah lewat lembaga penegak hukum juga telah mereduksi dan mengisolasi kasus besar penyelewengan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan.Demikian salah satu pernyataan politik Partai Hanura seusai Rapimnas yang dibacakan Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier hari ini. Rapimnas I yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh unsur pimpinan partai dan anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia. Menurut Fuad, kebohongan publik yang dilakukan pemerintah melalui reformasi birokrasi dan modernisasi layanan publik terbukti dengan adanya berbagai kasus yang tidak terselesaikan. Fuad menyontohkan program remunerasi di Kemenkeu yang terbukti membuat kinerja aparatnya tidak lebih baik. "Semakin diremunerasi, semakin rusak. [Program] itu tidak berhasil, iklannya saja yang hebat," ujar mantan dirjen Pajak pada masa Orde Baru tersebut. Dia juga menyontohkan adanya pembayaran pajak fiktif di Surabaya yang ketahuan sebesar Rp300 miliar setelah perusahaan wajib pajak melapor.Terkait kasus Gayus, ujar Fuad, Partai Hanura menyatakan kecewa karena ada upaya untuk mengisolasi kasus tersebut dan membidik perusahaan tertentu saja. Padahal, ratusan perusahaan yang bermasalah dan terkait transaksi perpajakan bermasalah."Kami sangat kecewa karena terasa betul kasus ini masih diisolasi dan direduski. Ada 100 lebih perusahaan yang ada kaitan transaksi, tapi yang diincar satu dua perusahaan," ujar Fuad didampingi anggota Komisi II DPR dari Partai Hanura Akbar Faizal. (tw)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel