Pinjaman luar negeri lebih berisiko

JAKARTA: Pemerintah menilai pinjaman luar negeri memiliki risiko politik yang lebih besar dari pada mencari pendanaan ke pasar.Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Dedi Masykur Riadi menuturkan meskipun secara biaya bunga pinjaman ke pasar lebih tinggi, pemerintah lebih memilih kebijakan mencari dana dari investor.Tidak ada risiko secara politik jika mengajukan pinjaman ke pasar finansial. Sementara itu jika mengajukan pinjaman ke luar negeri, ada penilaian bahwa Indonesia tergantung dengan negara lain atau lembaga asing, ujarnya semalam.Menurut Dedi Masykur, pemerintah akan memprioritaskan pencarian dana kepada investor lokal, daripada investor asing. Salah satu target pemerintah adalah mengganti keseluruhan pinjaman luar negeri dengan pinjaman ke pasar finansial.Kalau bisa, seluruh pinjaman luar negeri akan diganti dengan sumber pendanaan lain. Kalaupun mendapatkan dana dari negara lain, jenisnya adalah hibah, lanjut Dedi Masykur.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana sebelumnya menuturkan saat ini Indonesia telah masuk dalam kelompok berpenghasilan menengah (middle income country).Pertimbangan tersebut mendorong pemerintah mengerem laju pinjaman bilateral dan lebih memilih pencarian dana lewat pasar melalui penerbitan SUN guna membiayai defisit pembiayaan APBN.Kalaupun ada bantuan dari negara lain, kami ingin yang berupa hibah dari pada pinjaman langsung. Pemerintah ke depannya akan mengurangi porsi pinjaman bilateral, ujarnya.Menurut Armida, pemerintah sejak tahun lalu telah menyesuaikan fokus prioritas pembiayaan pada kegiatan yang sedang berjalan, maupun kegiatan baru yang akan dijalankan.Kementerian Keuangan bulan lalu menyatakan pinjaman bilateral Indonesia meningkat sebesar US$1,75 miliar pada tahun ini. Sementara itu untuk pinjaman terhadap lembaga internasional (multilateral) bertambah US$1,61 miliar. (bsi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel