JAKARTA: Indonesia memperoleh bantuan teknis senilai US$500.000 dari Pemerintah Jepang melalui Bank Pembangunan Asia (ADB).
Bantuan teknis itu ditujukan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang bermitra dengan swasta.
Bob Finlayson, Penjabat Kepala Kantor Perwakilan ADB di Jakarta, menjelaskan bantuan teknis senilai US$500.000 tersebut merupakan dana Pemerintah Jepang untuk pengurangan kemiskinan (Japan Fund for Poverty Reduction/JFPR) yang dikelola oleh ADB.
Kebijakan tersebut untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan proyek-proyek kemitraan pemeritnah dan swasta ( KPS), yang secara ekonomi baik dan dari sisi
keuangan menarik bagi investor swasta serta terjangkau oleh pemerintah.
“Bantuan teknis ini akan meningkatkan kapasitas pemerintah untuk mengembangkan, melaksanakan dan memantau proyek-proyek kerja sama pemerintah dan swasta,” ujar dia dalam siaran persnya, hari ini.
Dengan adanya bantuan teksni tersebut, kata Bob, pemerintah dapat meningkatkan jumlah dan nilai proyek-proyek KPS yang secara komersial dan berkelanjutan lebih menarik swasta.
Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan lembaga penanggung jawab dari bantuan teknis tersebut, sedangkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan menjadi lembaga pelaksana kegiatan.
"Saat ini, investasi untuk pembangunan infrastruktur sudah kembali meningkat menjadi 4% dari PDB," ujar Bob.
Kendati sudah ada perbaikan, tapi Bob mengatakan investasi untuk infrastruktur masih rendah menurut standar internasional yang rata-rata mencapai 6% -7% di kalangan perekonomian Asia yang mengalami pertumbuhan tinggi. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel