JAKARTA: Menteri Pertanian Suswono menyatakan penggantian menteri (reshuffle) dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II menjadi hak prerogatif presiden, tetapi harus berdasarkan kontrak kerja dan pakta integristas yang sudah disepakati.
"Jadi tidak perlu dipaksa-paksa atau dibuat alasan seperti berdasarkan survey dan lain sebagainya. Namun, ada instrumen kontrak kinerja dan pakta integritas, apakah tidak sesuai dengan instrumen itu," ujarnya hari ini.
Dia mengakui sudah siap kapan saja untuk direshuffle, karena menteri merupakan pembantu presiden apakah masih diperlukan atau tidak.
Mentan Suswono menjelaskan reshuflle menjadi hak presiden yang harus dihormati.
Dia mengakui tidak terpengaruh dengan isu tersebut, sehingga tetap bekerja maksimal selama masih diberikan amanah sebagai menteri.
Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kata dia, meminta dirinya untuk membantu sepenuhnya kinerja pemerintah saya diminta oleh paertai untuk membantu presiden, sehingga tidak menduduki jabatan apapun di partai agar sepenuhnya bekerja membantu presiden. "Saya meminta sebaiknya menteri tetap bekerja."
Dia menegaskan kontribusi dari Kementerian Pertanian terhadap pembangunan pertanian nasional hanya 20%, sedangkan sisanya dari instansi dan departemen lain.
Seperti soal irigasi dan air yang juga menjadi bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan soal lahan, Kementerian Perdagangan soal pasca panen, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian serta instansi lainnya.
Suswono mencontohkan rencana pemberian lahan 2 juta hektare untuk tambahan lahan hingga saat ini belum jelas.
Keterbatasan lahan itu juga menjadi hambatan produksi seperti kedelai. "Di mana kita akan menambah produksi kedelai, lahan tidak ada, kita mau produksi untuk swasembada gula dan perlu tambahan lahan." (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel