JAKARTA: Wakil Ketua DPRPramono Anung menjamin tidak akan ada tekanan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diundang untuk rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan Badan Anggaran besok.
Menurut Pramono, pertemuan tersebut tidak akan menjadi rapat kerja seperti yang dilakukan komisi-komisi DPR. Namun demikian hadir atau tidaknya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertemuan konsultasi itu merupakan kewenangan lembaga tersebut karena DPR merupakan pihak yang mengundang.
"Pimpinan dewan tidak ingin melakukan penekanan apapun kepada pimpinan KPK, ini kan hanya konsultasi," ujar politisi senior dari Fraksi PDIP.
Selain itu, ujar Pramono, DPR tidak akan mencampuri urusan KPK dalam memanggil pimpinan Banggar. Pertemuan tersebut, menurut Pramono, hanya untuk mendudukkan permasalahan yang ada dan mencari solusinya.
Kedua pihak dalam pertemuan itu akan mendudukkan masalah mana hal-hal yang menyangkut penyusunan undang-undangdan mana yangt menyangkut kebijakan,katanya.
"Hal yang menyangkut penyidikan sepenuhnya kewenangan KPK, jadi pimpinan DPR tak perlu lakukan klarifikasi," katanya.
Menurut Pramono tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. "Tidak ada orang yang kemudian punya imunitas, kalau dia melakukan tindak pidana korupsi," katanya.
Akan tetapi Pramono menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh anggota DPR dilindungi oleh undang-undang. "Hal yang menyangkut kebijakan, yang dibahas dalam undang-undang, itu anggota dewan punya hak-hak yang dilindungi undang-undang," katanya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel