MALANG: Peristiwa kekeringan yang terjadi di Indonesia dan mengancam terjadinya gagal panen pada waktu musim kemarau seperti sekarang ini dinilai masih dalam tataran lokalistik sehingga Kementerian Pertanian (Kementan) belum memandang kekeringan yang terjadi masuk dalam batasan waspada atau siaga.Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang juga Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bayu Krisnamurthi, mengatakan kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah sifatnya masih lokal yakni berlangsung di sejumlah desa maupun kecamatan, bukan sampai tingkatan kabupaten/kota hingga provinsi.“Sehingga penanganannya cukup dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) terkait. Dalam hal ini bisa berupa pemberian bantuan air bersih melalui mobil tangki, pompa air, maupun pemberian ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen,” kata Bayu Krisnamurthi usai Kuliah Tamu Perhepi di Universitas Brawijaya (UB) hari ini.Selain itu, untuk mengatasi kemungkinan terjadi kekeringan dan gagal panen, Kementan ujar dia, sudah menyiapkan dana pendampingan pada 2011 sebesar Rp3 triliun.Hanya saja, dari jumlah itu, yang cair jumlahnya baru sebesar Rp300 miliar. Salah satu penyebab minimnya serapan dana pendampingan tersebut ke daerah, karena bupati maupun walikota enggan mengajukan permintaan anggaran pendampingan untuk daerahnya karena alasan takut diverikasi dalam pelaporan keuangannya.“Selain itu kekeringan yang dirasakan saat ini karena pada 2010 lalu hujan berlangsung sepanjang tahun dan tanah cenderung basah, dan pada 2011 terasa kering.”Kementan, lanjut dia, untuk memantau setiap perkembangan yang terjadi di lapangan telah membuka network dengan petani yang tersebar diseluruh Indonesia melalui handphone.Dan saat ini sudah sebanyak 30.000 petani yang rutin memberikan kabar seputar kondisi yang terjadi di lapangan mulai harga, iklim, kekeringan, hama, hingga ancaman gagal panen.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel