JAKARTA: Harga obat di Indonesia belum bersahabat dengan masyarakat, seperti halnya di negara Asia lainnya.
Di Indonesia untuk mendapatkan obat, sebagian besar masyarakat harus menggunakan uang sendiri (autopaid). Sementara itu, di negara Asia lainnya seperti di Thailand, Taiwan, Malaysia, dan Filipina, dijamin oleh negara.
"Ini yang membuat rakyat kita berteriak jika harga obat dinaikkan. Rakyat negara lain juga akan seperti di sini jika tidak ditanggung negara," kata Prof. Hasbullah Thabrany, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI), hari ini di Jakarta.
Kementerian Kesehatan yang saat ini dipimpin oleh Endang Rahayu Adiningsih hingga kini belum memberikan jaminan harga obat yang stabil bagi masyarakat.
Hasbullah yang juga Wakil Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia itu, dalam Diskusi Media: Ketersediaan Obat dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Nasional, yang diadakan International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG), mengatakan bahwa harga obat di Indonesia tidak diatur.
"Itu terbukti dengan harga obat di rumah sakit yang satu dengan RS yang lain berbeda, bahkan ada yang lebih mahal. Entah siapa yang menentukan harga obat itu. Berbeda dengan bidang transportasi, yang tarifnya diatur pemerintah," ungkapnya.
Pakar kesehatan masyarakat ini juga menyorot pernyataan pemerintah yang menyebutkan bahwa harga obat kini terjangkau oleh masyarakat. "Harus dipertanyakan lagi, obat yang mana. Kalau obat-obat yang terjangkau dengan harga murah yang dijual di pasar bebas, memang betul," ujarnya.
Tapi, lanjutnya, itu tidak berlaku untuk harga obat bagi penyakit berat seperti kasus komplikasi, kecelakaan parah, gangguan jantung, dan kanker. Penyakit kronis seperti stroke membutuhkan biaya obat yang mahal, yang ternyata masa harapan hidupnya tidak sebaik penderita penyakit menular.
Sayangnya, ujarnya, pemerintah hanya fokus pada obat-obat akut, seperti flu, dan batuk. Sementara itu, untuk penyakit kronik seperti kanker, belum banyak disentuh pemerintah. Hal ini diperparah dengan sikap pemerintah yang selalu mengatur hal-hal yang tidak perlu diatur, tetapi tidak mengatur yang perlu diatur. (ln)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel