SURABAYA: Paguyuban Petani Tebu Rakyat Jawa Timur mendesakkan usulan agar pemerintah khususnya yang memiliki kewenangan d isektor industri pergulaan memberikan ruang bagi petani dalam kepemilikan saham pabrik gula.
Usulan itu dilakukan guna memberikan ruang kontrol serta kerja sama yang saling menguntungkan dengan PG sehingga bisa meminimalkan adanya pergerakan tebu keluar daerah alias tidak digiling di PG setempat.
Mohammad Ali Fikri, Koordinator Presidium PPTR Jatim, menegaskan pihaknya tengah menggodok usulan itu setelah melihat fenomena adanya tebu yang keluar daerah dari wilayah tanamnya.
"Usulan agar petani bisa memiliki saham pada PG bisa dijadikan solusi konkrit terhadap fenomena tebu riwa-riwi atau tebu keluar daerah. Bila usulan kepemilikan saham patani itu bisa direalisasikan maka akan ada simbiosis mutualisme," katanya kepada Bisnis hari ini.
Fikri menerangkan langkah petani tebu melarikan tebunya dan tidak untuk digiling di PG terdekat ke PG yang memiliki kualitas rendemen tinggi dan kapasitas giling lebih baik.
"Petani tebu tidak bisa disalahkan, bila ingin mencari untung. Karena kualitas giling PG-PG di wilayah tapal kuda khususnya yang dimiliki PTPN XI kurang baik sehingga tebu keluar untuk digiling ke PG-PG lain [PTPN X, RNI dan swasta]."
Fikri menegaskan skala prosentase saham yang diajukan atas kepemilikan PG bagi petani sebesar 5%.
"PPTR berharap konsep sharing saham dengan pelibatan petani ini bisa menjadi model bagi rencana revitalisasi PTPN khususnya sektor industri gula yang kini infonya akan di holding. Usulan ini akan disampaikan ke Pak Dahlan [Dahlan Iskan/Menteri BUMN] dan ditembuskan ke Gubernur Jatim serta DPRD Jatim," terangnya.(sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel