Guru di daerah kerap jadi alat politik

Bisnis.com,25 Nov 2011, 09:07 WIB
Penulis: News Editor

JAKARTA: Keberadaan guru-guru di daerah kerap dijadikan sebagai alat politik karena pembinaannya didasarkan oleh kepentingan para kepala daerah."Guru-guru sekarang di tingkat kabupaten/ kota sering mengalami benturan, karena pembina kepegawaiannya bupati dan dibina berdasarkan atas kepentingan bupati, kental  nuansa  politis," kata Sulistyo, Ketua Umum Persatuan Guru Indonesia, ( PGRI) Sulistyo hari ini.Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 66 PGRI yang jatuh hari ini 25 November 2011 yang juga menjadi Hari Guru Nasional, Sulistyo mengatakan pemindahan juga kerap dilakukan semaunya oleh bupati."Akibatnya  ada guru SD yang dipindah menjadi guru SMA. Ada guru SMA dipindah menjadi guru SMP. Kondisi ini sebenarnya  tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, di mana setiap jenjang pendidikan ditangani oleh masing-masing direktorat," ungkapnya.Di daerah itu mobilitas seorang guru tinggi. walau dia guru SD, kalau menjadi tim sukses kepala daerah bisa menjadi guru SMA. Makanya, didaerah sering kacau pendataan gurunya, ujarnya.Para kepala daerah sering merasa sebagai raja kecil di daerahnya masing-masing dan  melakukan pergeseran jabatan hanya karena faktor kedekatan semata, bukan dinilai dari kualitasnya.Padahal  seorang guru harus independen dan profesional dengan segala tugas-tugas yang diembannya, untuk mengajar para siswa."Guru harus fokus dan proporsional dalam menjalankan profesinya untuk memberikan pendidikan. Jangan sampai mudah tergoda oleh kepentingan-kepentingan tertentu,"Berkaitan dengan  Hari Guru Nasional ini Pengurus Besar PGRI melakukan berbagai kegiatan seminar, diskusi ilmiah, pelatihan, termasuk seminar internasional."Hari Senin, 28 November mendatang  ada diskusi publik, dihadiri ketua DPR, Mendikbud, Menteri Agama dan peringatan puncaknya direncanakan dijadwalkan pada  30 November  di Sentul.Rangkaian ultah ini akan ditutup awal januari, dengan konvensi nasional tentang guru, yang menghadirkan seluruh bupati walikota kerjasama dengan asosiasi pemerintahan daerah. (Bsi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Puput Jumantirawan
Terkini