JAKARTA: Ekonom menilai kompensasi penghematan subsidi energi melalui pemberian bantuan langsung tidak efektif bagi masyarakat dalam jangka panjang.Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani menuturkan pemerintah tidak bisa terus-menerus memberikan kompensasi dalam bentuk langsung. Akan tetapi berupaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui cara yang lebih visibel.“Bantuan langsung menurut saya tidak tepat, dan bukan itu yang dibutuhkan sebenarnya, jadi tidak bisa terus-terusan diberikan BLT,” ujar Aviliani di Jakarta, Rabu (23/02).Menurut dia, terdapat tiga area pembenahan yang memerlukan dana alokasi subsidi, antara lain infrastruktur, pangan, dan transportasi. Dia menjelaskan pemerintah perlu menggarap ketiga hal dengan lebih serius sebagai upaya efektif mengatasi hambatan pertumbuhan ekonomi.
Melalui tabunganJika pun terpaksa dilakukan pemberian bantuan langsung, dia menyarankan penyaluran dana kompensasi bisa melalui tabungan pribadi penerima subsidi.Dengan begitu, penyelewengan dana ke pihak yang tidak tepat sasaran akan terminimalisasi. Pemerintah dapat menggunakan data kemiskinan yang akurat dari Badan Pusat Statistik.“Kalau ada penyimpangan bisa lebih mudah terlihat nanti. Ini akan lebih bagus, kalau tidak tepat sasaran bisa diambil juga,” katanya.Terkait penghematan, Aviliani memerkirakan pemerintah dapat menghemat subsidi sebesar Rp13 triliun, jika menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar Rp1000/liter. Perhitungan ini dihasilkan dengan asumsi harga minyak dunia US$100/barel. “Kalau pemerintah mau tetap memberi subsidi seperti sekarang, dengan US$100/barel, cukup menaikkan harga Rp425/liter,” lanjutnya.(01/Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel