JAKARTA: Komite Ekonomi Nasional menilai pemberian BLT rentan akan penyalahgunaan dan tidak efektif memperbaiki perekonomian masyarakat miskin. Hasil efisiensi dari kenaikan harga BBM bersubsidi disarankan untuk memberi subsidi tarif angkutan umum atau membenahi infrastruktur dasar.Aviliani, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), menilai tidak tepat jika pemerintah kembali memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, sudah ada bantuan bersyarat bagi kelompok masyarakat kecil yang dananya sudah teralokasi ke pos anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.“Dengan BLT, orang yang mengaku miskin makin banyak karena kita belum punya data yang meyakinkan bahwa orang miskinnya cuma ini. Jadi nanti akan banyak orang mengaku miskin,” ujarnya usai rapat koordinasi di kantor Bappenas, hari ini 24 Februari 2012.Menurutnya, rakyat kecil tak butuh BLT, tetapi yang paling penting bagi mereka adalah tidak ada kenaikan harga yang timbul akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk itu, yang harus diselamatkan pertama kali adalah masyarakat kecil pengguna sarana transportasi umum.“Jadi pilihannya cuma dua mengonversi BBM ke gas. Atau kalau belum siap BBG-nya, tetap pakai BBM subsidi, tetapi dijatah, dengan smartcard sangat mungkin,” tuturnya.Alternatif lainnya, lanjut Aviliani, efisiensi hasil kenaikan harga BBM bersubsidi bisa digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dasar. Dengan demikian akses transportasi masyarakat lebih gampang, terutama untuk masyarakat miskin yang paling banyak tersebar di pedesaan.“Jadi walaupun harga naik, kan inflasi ke arah 6%-6,5% (tahun ini), itu tidak akan signifikan terhadap harga-harga barang. Jadi masyarakat sebenarnya tidak butuh duit cash,” ucapnya. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel