JAKARTA: Pemerintah menyiapkan anggaran tambahan pada tahun depan untuk penguatan fasilitas pemantauan bencana gempa dan tsunami karena alat beroperasi saat ini dinilai masih kurang.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah daerah untuk ikut menanggung anggaran operasional dan pemiliharaan untuk peralatan pemantauan yang ada di daerahnya masing-masing.Hal itu diungkapkan oleh Julian Aldrin Pasha yang menyampaikan pernyataan Kepala Negara saat memanggil pejabat BMKG dan BNPB ke Istana Bogor, pada hari ini, untuk meminta laporan terhadap pemantauan lapangan atas bencana gempa bumi di Sumatra."Utamanya saat ini Masterplan itu harus dibuat meski anggarannya baru tahun depan. Karena ini mengait pada pemerintah daerah. Alokasi dana akan disiapkan oleh pemerintah pusat. Tapi operasional dan pemeliharaan merupakan tanggungjawab pemda. Jangan sampai alatnya ada tapi tidak ada simulasi," ujar Julian kepada wartawan, hari ini.Menurut dia, BMKG dan PNPB melaporkan pula kepada Presiden Yudhoyono bahwa alat sistem peringatan gempa (EWS) telah bekerja dengan baik. Hal itu, lanjutnya, jawab dari pertanyaan Presiden yang sebelumnya mendapatkan informasi EWS tidak bekerja."Beliau meminta penjelasan ke BMKG dan dijelaskan oleh BMKG yang sejauh ini mereka kelola alat-alat itu telah bekerja."Dalam hal hal ini, tuturnya, ada kesimpangsiuran informasi soal kondisi sistem alat peringatan gempa yang perlu diluruskan oleh BMKG. Lebih jauh, katanya, Presiden meminta BMKG dan PNPB untuk memberikan penjelasan secara rutin kepada masyarakat soal kejadian bencana yang melanda daerah agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang bersifat spekluasi di ruang publik. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel