JAKARTA: Kementerian ESDM mematangkan rencana pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang kini mengerucut pada opsi mobil pribadi mulai dari 1.500 cc ke atas tidak boleh mengkonsumsi Premium.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan batasan cc mobil itu akan diberlakukan bertahap, pertama bagi mobil dinas pemerintah lalu mobil pribadi.
“Mobil pribadi 1.500 cc kena, tapi kalau 1.498 cc itu tidak kena. Hitungan kita 1.500 cc ke atas,” tegasnya ketika ditemui di sela-sela acara penandatanganan nota kesepahaman gas bumi untuk sektor transportasi hari ini.
Evita mengatakan pihaknya menunggu pengumuman resmi pemerintah dalam hal ini Presiden SBY yang rencananya pada 24 April besok, terkait tahapan pengendalian BBM subsidi berdasarkan cc mobil.
“Kita menunggu pengumuman resmi pemerintah. Jadi begitu pengumuman resmi pemerintah, rencananya 7 hari kemudian adalah untuk kendaraan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Baru kemudian 90 hari kemudian untuk Jabodetabek, dan 120 hari kemudian baru Jawa-Bali, jadi bertahap ngga sekaligus,” jelasnya.
Untuk pengawasannya di lapangan, lanjutnya, masih dimatangkan oleh BPH Migas. Rencananya, pengawasannya akan menggunakan stiker yang ditempelkan di mobil pribadi. Dana APBN sudah dialokasikan untuk pengawasan oleh BPH Migas sebesar Rp400 miliar.
“BPH Migas sedang merancang, kita upayakan supaya stiker itu tidak mudah dipalsu, kerja sama dengan Samsat dan Perhubungan,” ujarnya.
Pengendalian konsumsi BBM subsidi, lanjut Evita, akan diatur dalam Permen ESDM yang merupakan turunan dari Perpres No.15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Dengan pengendalian ini, diharapkan bisa menghemat konsumsi BBM subsidi sehingga tahun ini kuotanya sekitar 41—42 juta kiloliter, dibandingkan 47 juta kiloliter jika tidak melakukan apa-apa.
“Dengan menjalankan Perpres 15/2012 itu kalau do nothing itu kan bisa 47 juta kiloliter. Kalau perpres itu dilakukan secara konsekuen, diharapkan bisa 44 juta kiloliter. Dengan tambahan pengendalian cc mobil, diharapkan bisa antara 41—42 juta kiloliter. Bisa atau ngga-nya itu tergantung dari kita mulainya kapan dan bagaimana disiplin penggunanya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan untuk opsi Premix atau campuran antara Premium bersubsidi dan BBM nonsubsidi (Pertamax), sudah dihapus dari kajian pengendalian BBM subsidi tahun ini. Menurutnya, jika itu dilakukan, agak susah menghitungnya karena dalam Premix ada separuh subsidi dan separuh nonsubsidi.
“Premix itu sulit karena aturannya sulit, ada subsidi separo dan nonsubsidi separo. Ide Premix itu sudah kita delete,” ujarnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel