JAKARTA: Upaya pemerintah dan Bank Indonesia menjelaskan kebijakan subsidi BBM tidak mempan mengubah sikap Standard & Poor's (S&P) untuk menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi layak investasi.
Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menduga S&P masih perlu melakukan pengamatan lebih dalam efektifitas dari upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.
"Pemerintah dan BI sudah mencoba menjelaskan, mungkin mereka [S&P] masih ingin melihat bagaimana kami mengendalikan subsidi dan bagaimana menjaga penerimaan negara tumbuh dengan berkesinambungan dan rencana renegosiasi kontrak (karya migas)," ujarnya di sela rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian hari in, Senin 23 April 2012.
Seperti diketahui, S&P memilih untuk menunda penaikan peringkat kredit Indonesia menjadi layak investasi.
Sikap tersebut keluar tak lama setelah rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi terganjal proses politik anggaran di parlemen, akhir bulan lalu.
Kendati demikian, Agus Martowardojo optimistis sikap S&P tersebut tidak akan memengaruhi kondisi makro ekonomi Indonesia.
"Saya bisa paham untuk perusahaan rating di tengah kondisi ekonomi dunia sekarang, mereka sangatlah berhati-hati untuk menetapkan upgrade."
"Kemarin juga APBNP kita, walaupun secara umum baik, tapi kan harga BBM-nya belum bisa disesuaikan," tandasnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel