JAKARTA: Pemerintah disarankan membentuk satu BUMN baru untuk mengelola saham minoritas milik pemerintah di sektor strategis, seperti saham PT Newmont Nusa Tenggara, Freeport Indonesia, dan Inalum. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan saham seperti itu harus dikelola 100% oleh BUMN. "Di Freeport saja yang saham kita lebih tinggi daripada di Newmont, yaitu 9% [dibandingkan di Newmont 7%], kita tetap tidak bisa apa-apa," ujarnya dalam acara diskusi Institute for Essential Services Reform (IESR), hari ini, Kamis, 26 April 2012. Menurutnya, 7% saham divestasi Newmont lebih baik dikelola oleh BUMN baru itu, bukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) maupun BUMN tambang seperti PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.Marwan mengatakan meski Antam tergolong BUMN, tetapi kepemilikan pemerintah di sana tidak 100%. Artinya, jika tidak 100%, bisa saja BUMN itu ditunggangi kepentingan lain di luar kepentingan negara. "BUMN baru yang 100% milik negara, diperlukan untuk mengelola saham negara di Freeport, Newmont, Inalum, dan perusahaan lain yang akan didivestasi sesuai perintah UU Minerba," ujarnya. Marwan juga mengatakan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang dimohonkan oleh Presiden dengan DPR dan BPK terkait divestasi 7% saham Newmont, mensinyalkan suatu ironi.Pasalnya, sidang yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi itu juga bisa disaksikan oleh perusahaan asing yang ada di Indonesia. (tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel