DENPASAR: Badan Pusat Statistik Bali mencatat angka kemandirian masyarakat Bali dalam berusaha mengalami penurunan sebanyak 9.550 atau setara 1,14% pada Februari 2012 dibanding periode tahun sebelumnya.Kepala Badan Pusat Statistik Bali Gde Suarsa mengatakan angka ini tercatat mengalami penurunan sebesar 9.550 sepanjang periode Februari 2011 hingga 2012. Tercatat pada Februari 2011 sebanyak 838.010 wirausahawan sedangkan pada februari 2012 hanya mencapai 828.460. “Angka tingkat berusaha sendiri mengalami penurunan tertinggi. Dari sebanyak 337.580 menjadi 301.220,” katanya, hari ini.Data Februari 2012 menunjukkan, lanjut Gde, masyarakat Balilebih memilih menjadi buruh buruh. Tercatat, buruh di Bali meningkat menjadi 821.470 orang dari 803.900 pada Februari 2011. Buruh tidak dibayar mengalami kenaikan tertinggi dari 399.870 menjadi 419.640. Diikuti pekerja bebas di pertanian dari 37.830 menjadi 46.880 pada Februari 2012.Sektor pertanian, katanya, memang menjadi pilihan warga Bali untuk menopang pembentukan lapangan pekerjaan utama. Pada Februari 2012 penduduk Bali paling banyak bekerja di sektor pertanian, dengan jumlah sebanyak 653.790 orang, atau sebesar 28,94% dari total penduduk yang bekerja. Kontribusi penduduk yang bekerja di sektor ini mengalami sedikit peningkatan dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 28,84%.“Adapun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bali pada Februari 2012 mencapai 2,11%, mengalami penurunan dibanding TPT Februari 2011 sebesar 2,86%,” katanya. Angka ini disusun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2012.Dalam setahun terakhir (Februari 2011-Februari 2012), hampir semua sektor di Bali mengalami kenaikan jumlah pekerja. Terkecuali Sektor Konstruksi dan Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, masing-masing mengalami penurunan jumlah pekerja sebanyak 1,4 ribu orang (0,77%) dan 26,03 ribu orang (27,58%).Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2012, sebanyak 1.334,16 ribu orang (59,06%) bekerja di atas 35 jam perminggu, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam perminggu sebanyak 924,80 ribu orang (40,94%).Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bali Panudiana Kuhn menilai penurunan jumlah pengusaha itu karena pemerintah Bali belum mampu mengurai masalah perizinan untuk usaha. Perizinan usaha di Bali rata-rata memakan waktu yang sangat lama dan berbelit. Untuk rata-rata perizinan memakan waktu 6 bulan hingga 1 tahun. “Memang sudah satu atap, namun masih banyak pintu.”Kuhn mengatakan kebijakan pemerintah terkait perdagangan dan usaha kecil menengah harus lebih berpihak. Terlebih, untuk kebijakan ekspor dan impor yang selama ini diterapkan. Dalam hal ini, pengusaha lokal masih terbebani terus melambungnya bahan baku.Meski sudah banyak barang bahan baku produksi yang tidak lagi terbebani pajak, Kata Kuhn, pengusaha di Indonesia masih mendapatkan harga lebih tinggi. “Biaya dan fee lain-lain yang ditetapkan pemerintah tetap memberatkan pengusaha.”Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penanaman Modal Bali Ida Bagus Made Parwata mengatakan kepastian usaha sangat penting untuk kelangsungan usaha atau investasi di setiap daerah. “Pemerintah harusnya mampu melindungi pengusaha, baik asing maupun dalam negeri, minimal dengan peraturan daerah.”Parwata menjelaskan iklim usaha di Bali memang sudah relatif kondusif. Namun, pemerintah harus meyakinkan pemodal menggunakan peraturan untuk membentengi iklim usaha dengan tenor yang lama. Benteng yang diharapkan termasuk pengaturan tenaga kerja ataupun semua yang mengatur tentang kelangsungan usaha. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel