GERINDRA tak rela jika Prabowo dicalonkan jadi wapres

JAKARTA: Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Partai Gerindra tidak akan menerima tawaran untuk menjadikan Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden karena Kongres Luar Biasa telah memutuskannya sebagai calon presiden.

 

”Pencapresan ditetapkan dalam sebuah Kongres Luar Biasa tanggal 17 Maret lalu. Dengan demikian jika ada tawaran kepada Partai Gerindra untuk menjadi cawapres maka harus ditolak,” ujarnya kepada wartawan hari ini di Gedung DPR. 

 

Menurutnya, keputusan tersebut diambil dalam kongres yang diikuti seluruh pimpinan cabang, pimpinan daerah, dewan pimpinan pusat, dewan pembina, dan dewan penasehat di Bogor, Jawa Barat. 

 

Pencapresan Prabowo, katanya, diputuskan secara bulat, mufakat, tidak ada debat, dan tidak ada interupsi. Muzani menjelaskan bahwa untuk mengamankan pencapresan Prabowo, Ketua Dewan Pemnina Partai Gerindra akan mengambil langkah strategis termasuk bagaimana penguatan mesin partai agar dapat bergerak efektif pada pilpres.  

 

Saat ini, kata dia, mesin-mesin partai sudah siap hingga di tingkat desa dan ranting. Bahkan pada masa reses anggota DPR kali petinggi Gerindra sibuk melantik pengurus ranting sampai anak ranting. 

 

“Kita ingin kesuksesan pancapresan ini juga dibarengi kesuksesan dalam pemilihan legislatif," ujar Muzani menambahkan. Dalam kesempatan itu Muzani juga memaparkan perubahan mendasar yang akan dilakukan Prabowo jika terpilih menjadi  presiden. 

 

Menurutnya, dalam pandangan Prabowo, hal paling medasar dari sistem bernegara sekarang ini adalah ekonomi. Sistem ekonomi yang menjurus pada kapitalistik sudah menjerumuskan negara ke sistem ekonomi yang menguras seluruh sumber energi dan kekayaan alam. Dengan demikian sistem itu telah mempengaruhi sistim politik dan sistem demokrasi.

 

”Kembalikan ke sistem perekonomian berdasarkan UUD 45 sehingga biaya perekonomian bisa ditekan, korupsi bisa ditekan, termasuk biaya demokrasi yang saat ini begitu mahal dan memancing orang untuk korupsi,” ujarnya.

 

Namun Muzani mengakui upaya itu tidak mudah untuk dilakukan karena diperlukan semangat dan kewajiban untuk melaksanakan UUD 45.

 

Untuk sosok cawapres, anggota Komisi I DPR tersebut mengatakan sosok yang akan dipilih mendampingi Prabowo adalah calon yang bisa melengkapi apa yang tidak dimiliki prabowo. Artinya, tokoh itu bisa mewakili saat presiden butuh wakil, bukan sekedar memiliki popularitas tinggi. (sut)