JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengundang sejumlah pemangku kepentingan di bidang keuangan untuk memeriksa kepatutan 14 calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang telah dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan saat ini nama calon anggota DK OJK masih dalam pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus). Sesuai ketentuan, keempatbelas nama akan diserahkan kepada Komisi XI yang membidangi Keuangan dan Perbankan.
“Setelah itu kami akan menggelar rapat internal dan RDP [Rapat Dengar Pendapat] umum untuk melakukan pemeriksaan. Kalau ada calon yang meragukan bisa saja digugurkan,” ujarnya kepada Bisnis hari ini Senin 14 Mei 2012.
Dalam RDP, Harry mengusulkan komisi untuk mengundang beberapa lembaga, antara lain asosiasi perbankan, asosiasi bursa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Panitia Seleksi OJK.
“Perlu juga mendengar pendapat beberapa LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat] seperti ICW atau YLKI untuk cek dan ricek calon anggota,” kata Harry.
Menurut dia, proses RDP oleh para stakeholder dilakukan untuk mendapatkan penilaian obyektif dari berbagai lembaga yang memiliki informasi calon anggota DK OJK. Informasi tersebut, lanjut dia, nantinya akan menjadi bahan pertimbangan DPR dalam memutuskan kepatutan calon.
“Ada yang bilang titipan dari Bank Dunia atau IMF [International Monetary Fund]. Ada juga yang terkait dengan transaksi mencurigakan, nanti kami akan minta buktinya,” ungkapnya.
Setelah proses cek dan ricek kepatutan calon anggota selesai, menurut dia, DPR baru akan menjadwalkan tahapan uji kelayakan atau fit and proper test sekitar lima hari. Dia memperkirakan tujuh calon anggota DK OJK yang terpilih akan diputuskan pada 21 Juni 2012.(sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel