PEMEKARAN KECAMATAN akan percepatan pembangunan di perbatasan

PONTIANAK: Pembentukan kabupaten persiapan melalui pemekaran kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dinilai menjadi salah satu solusi untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan di Kalimantan Barat.

 

Eddy Suratman, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, mengatakan luas wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang merupakan beranda negara ini. 

 

Untuk membangun kawasan perbatasan yang begitu luas di daerah ini, kata Eddy, dibutuhkan dana yang besar, sementara APBD Kalbar sangat terbatas.

 

“Salah satu solusi untuk membangun kawasan perbatasan dengan segala macam ketertinggalan adalah dengan pembentukan kabupaten persiapan. Dalam kata lain memekarkan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi kabupaten baru," katanya dalam seminar nasional  Mengembangkan Pembangunan Ekonomi di Daerah Perbatasan  di Pontianak hari ini, Rabu 23 Mei 2012.

 

Eddy menuturkan pembentukan daerah yang bisa dimekarkan menjadi kabupaten seperti Kecamatan Ledo (Bengkayang), Kecamatan Sekayam (Sanggau) dan Kecamatan Badau (Kapuas Hulu).

 

“Kalau menunggu APBN terlalu lama dan hanya sekedar wacana-wacana saja yang entah sampai kapan bisa konkrit,” katanya.

 

Dalam seminar itu juga hadir Deputi V Bidang Pengembangan Daerah Khusus Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi, Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Hilman Tisnawan, dan pengamat ekonomi, Bustanul Arifin.

 

Eddy menjelaskan pada 2025, idealnya terdapat 11 kabupaten/kota baru, dan dua provinsi tambahan di Bumi Khatulistiwa ini. Hal ini, tukas Eddy, berdasarkan kajian dari luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, pelayanan pemerintahan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

 

Namun, Eddy melanjutkan, untuk tahap awal hingga 2015, sebaiknya disiapkan pembentukan kabupaten persiapan di perbatasan karena sulit kalau langsung definitif. Ada tiga daerah yang direkomendasikan untuk kabupaten persiapan di perbatasan Kalbar yakni Paloh (Kabupaten Sambas), Ketungau (Kabupaten Sintang) dan Badau (Kabupaten Kapuas Hulu).

 

Pembentukan kabupaten persiapan itu, menurut Eddy, dapat memanfaatkan revisi UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya dengan mengadopsi nomenklatur tentang kabupaten persiapan karena kalau mengacu langsung ke syarat pembentukan daerah otonom baru, akan sulit dipenuhi. Misalnya tentang syarat minimal 5 kecamatan, jumlah penduduk maupun perlengkapan infrastruktur lain.

 

“Dengan kabupaten persiapan, tidak perlu memenuhi syarat-syarat tersebut. Kalau dianggap layak oleh pemerintah pusat bisa dilakukan persiapan pembentukan kabupaten itu,” kata Eddy.

 

Secara umum, sambung Eddy, di Kabupaten Sambas dapat ditambah dua daerah otonom baru, sehingga idealnya Ketapang memiliki tiga kabupaten, Kapuas Hulu tiga kabupaten, Sanggau tiga kabupaten dan Sintang tiga kabupaten. 

 

Sedangkan untuk tingkat provinsi, satu di wilayah Timur Kalbar, dan satu lagi di bagian Selatan Kalbar.

 

Terkait pemekaran tersebut, Eddy menegaskan saat ini tim tengah melakukan kajian selama tiga bulan, sekaligus mengumpulkan data lapangan dan berdiskusi intensif dengan banyak pihak. Di antaranya diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat dari Kabupaten Pontianak, Kayong Utara, Ketapang, Kubu Raya dan Kota Pontianak.

 

Kemudian di Kabupaten Sintang, bertemu dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dari Sintang, Melawi, Kapuas Hulu.

 

Tim juga bertemu dengan pemangku kepentingan seperti Pemprov Kalbar, tokoh adat, mantan birokrat, serta menggelar lokakarya dengan sejumlah mantan kepala daerah dan akademisi yang sering terlibat dalam kajian ilmu pemerintahan.

 

“Kami melakukan diskusi dengan banyak nara sumber. Misalnya, yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan administrasi di Kalbar,” pungkas Eddy Suratman, yang juga selaku Ketua Tim Desain Penataan Daerah Kalbar.(sut)