JAKARTA: Pemerintah mengaku belum dapat memasukkan harga gas sebagai asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo mengatakan sulitnya menyantumkan asumsi pendamping lifting gas dalam RAPBN 2013 itu karena harga gas bumi Indonesia ditetapkan untuk setiap kontrak jual beli, di mana formula harganya unik sesuai dengan keekonomian lapangan. "Harga gas disesuaikan pula dengan daya beli dan ketersediaan infrastruktur serta potensi penciptaan nilai tambah," ujarnya dalam pidato tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 di DPR, Selasa, 29 Mei 2012. Dia memaparkan Indonesia tidak memiliki indeks harga gas nasional, sementara harga bahan bakar alternatif tersebut bervariasi dengan rentang yang sangat lebar. Untuk itu, perkiraan penerimaan negara dari gas bumi dihitung berdasarkan harga kontrak pada tahun tersebut. Menurut dia, harga dapat pula berasal dari formula yang digunakan pada tingkat harga minyak sesuai asumsi makro. "Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan analisis untuk memperoleh solusi permasalahan," katanya. (ra)
BACA JUGA
-Harga emas memburuk dalam 13 tahun terakhir
-Pelabuhan Merak harus tambah dermaga
-Tarif bongkar muat di Priok digodok
SITE MAPS:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel