JAKARTA: Upah minimum provinsi yang masih rendah menyebabkan masyarakat belum berminat menyisihkan pendapatannya untuk program dana pensiun.
Wem Nunuhitu, Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) milik PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) mengatakan rata-rata pendapatan masyarakat NTT masih rendah sehingga sulit untuk mengajak mereka berinvestasi untuk hari tua.
“Saya rasa BPD NTT masih belum ingin mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) karena alasan tersebut," ujarnya, hari ini.
Dia berpendapat masyarakat di NTT sebaiknya mengutamakan keikutsertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan dan Ketenagakerjaan.
Menurutnya, DPLK akan lebih berkembang di BPD kota-kota besar yang UMP cukup tinggi seperti a.l. DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan.
Biro Dana Pensiun Bapepam-LK sedang gencar melakukan sosialisasi pendirian DPLK kepada BPD.
Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK Dumoly F. Pardede menuturkan BPD mampu berperan dalam memperluas penetrasi dana pensiun di daerah sekaligus menyosialisasikan program jaminan hari tua ke masyarakat. (yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel