DANA UKM: Pembiayaan Berkelanjutan Terkendala Administrasi Perbankan

Bisnis.com,18 Okt 2012, 19:28 WIB
Penulis: Muhammad Sarwani

JAKARTA: Rendahnya rasio penduduk Indonesia yang memiliki akses pembiayaan ke lembaga keuangan mendapat perhatian dari pemerintah, karena berdampak pada rendahnya permodalan pelaku usaha mikro.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, mengatakan salah satu kendala sumber pembiayaan berkelanjutan atau financial inclusion itu adalah karena tingginya biaya transaksi maupun administrasi perbankan yang dikenakan ke nasabah.

”Salah satu hal yang perlu kita carikan solusinya adalah biaya perbankan yang masih tinggi. Untuk kelompok usaha mikro yang tidak mampu meruakan kendala yang besar. Akibatnya management cashflow usaha mikro pun tidak tertata dengan baik,” katanya  hari ini, Kamis (18/10/2012).

Pelaku usaha mikro, katanya, semakin tidak bisa membedakan mana sebenarnya uang usaha dan yang mana punya sendiri. Saat ini biaya menabung per bulan untuk administrasi saja bisa mencapai Rp20.000 per nasabah.

Bagi masyarakat beban itu jelas masih sangat berat. Sebab, ketika menyimpan dana sekitar Rp2 juta di bank, biaya administrasinya mencapai Rp20.000. Dengan bunga 2% per tahun, return hanya sekitar Rp3.200-an per bulan.

Beban makin menjadi berat, karena belum terkena inflasi 6% per tahun. Kondisi inilah yang membuat masyarakat kecil kurang diuntungkan dan akan berpikir panjang untuk meminjam kredit ke perbankan.

Saat ini masyarakat yang terjangkau layanan perbankan juga masih sangat kecil, karena baru sekitar 20% dari total populasi penduduk. Masyarakat yang memiliki rekening juga masih sekitar 64 juta orang.

Lembaga Penjamin Simpanan memang mencatat terdapat 95,80 juta rekening di bank. Namun, faktanya, satu orang bisa memiliki lebih dari satu rekening. Dengan demikian diperkirakan baru sekitar 64 juta masyarakat yang memiliki rekening di bank.

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Djamhari, mengatakan terdapat beberapa program pemerintah dan bank sentral yang bisa mendorong percepatan financial inclusiondi kalangan masyarakat bawah dan usaha mikro.

Pertama, adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Konsep dasar modal usaha mikro ini diberikan bank. Mereka merupakan pengusaha pemula yang mungkin belum pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan,” ujar Choirul. (sut)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Sutarno
Terkini