JAKARTA—Pemprov DKI sedang melakukan kajian mengenai berbagai kebijakan yang mungkin diterapkan awal tahun depan untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota.
“Masalah mengatasi kemacetan di Jakarta adalah melalui kebijakan, bukan dengan infrastruktur. Akan ada beberapa kebijakan yang ingin kita tempuh, tapi belum diputuskan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (14/11/2012).
Jokowi menyebutkan beberapa di antaranya adalah kebijakan three in one, genap ganjil, dan pembatasan usia kendaraan. Setiap masing-masing kebijakan tersebut sedang diukur tingkat efektivitasnya dalam penerapan di lapangan nantinya.
Dalam aplikasinya, kebijakan 3 in 1 sudah diterapkan lebih awal. Kebijakan tersebut untuk mengendalikan lalu lintas melalui pembatasan jumlah penumpang pada waktu-waktu tertentu di kawasan tertentu.
Kebijakan ini diterapkan oleh Pemprov DKI sejak 18 tahun lalu. 3 in 1 berlaku di 5 ruas jalan yang melintang dari Senayan-Monas, dan Kuningan-Senayan.
Sementara kebijakan genap ganjil adalah mengurangi kemacetan dengan membatasi jumlah kendaraan berdasarkan plat nomornya. Kebijakan terakhir yang juga sedang dibahas adalah melakukan pembatasan usia kendaraan seperti yang diterapkan di Singapura.
“Ini semua masih diukur. Ada kajiannya, karena semuanya harus matang. Tapi berdasarkan paparan dari Dishub (Dinas Perhubungan DKI) sudah cukup. Mungkin hanya perlu bertemu dua kali lagi,” ujar Jokowi.
Dia menargetkan proses pengkajian ini bisa dirampungkan pada akhir tahun. Kajian tersebut harus juga mengukur dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari masing-masing kebijakan. (msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel