JAKARTA: Pemimpin Asean didesak untuk mengimplementasikan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) guna mencegah kutukan sumber daya alam serta mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Kawasan Asean dinilai memiliki potensi sumber daya minyak, gas dan mineral yang relatif besar.
Hari ini, sejumlah Kepala Negara mengikuti perhelatan besar yakni ASEAN Plus Three dan ASEAN Plus One. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga mengikuti acara tersebut setelah menghadiri KTT Asean pada Minggu.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan kecenderungan sekarang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi ASEAN ditopang oleh eksploitasi sumber daya alam, khususnya sumber daya ekstraktif, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan.
Walaupun demikian, katanya, kemungkinan sumber daya ekstraktif tidak dimanfaatkan dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi rakyat, serta terperangkap dalam kutukan sumber daya.
IESR, mengutip data US Geological Survey 2010, menyatakan kawasan Asia Tenggara memiliki potensi cadangan minyak sebesar 26,1 miliar barrel minyak dan 299 triliun meter kubik gas alam yang belum ditemukan. Data USGS juga mengungkapkan adanya potensi sumber daya mineral yaitu tembaga, platina, dan potassium, emas, nikel, fosfor, seng, serta timah.
"Peluang negara-negara Asean yang kaya sumber daya ekstraktif terperangkap dalam kutukan sumber daya masih cukup besar. Penyebabnya adalah tingkat korupsi yang masih tinggi, khususnya di negara-negara yang ekonominya mulai tumbuh, seperti Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam serta Indonesia," kata Fabby dalam situs resmi IESR yang dikutip Senin, (19/11/2012).
Dia memaparkan salah satu solusi adalah diadopsinya EITI sebagai sebuah standar kualitas global untuk penerimaan negara dari industri migas dan pertambangan mineral oleh negara-negara Asean. EITI juga menciptakan ruang yang lebih luas bagi setiap pemangku kepentingan untuk terlibat memastikan bahwa penerimaan negara dari industri ekstraktif telah sesuai dengan jumlah sumber daya yang diekstraksi.
Untuk solusi jangka menengah, demikian IESR, para pemimpin Asean juga dapat membahas sebuah kerangka kerja dan kesepakatan ASEAN untuk pengelolaan sektor industri ekstraktif yang implementasinya mengikat negara anggota paska 2015.
"Adopsi maupun implementasi EITI dan penetapan sebuah kerangka kerja Asean untuk industri ekstraktif merupakan sebuah langkah awal untuk memastikan agar kutukan sumber daya alam tidak terjadi melainkan terwujudnya masyarakat yang maju dan sejahtera untuk mencapai tujuan Asean," kata Fabby.
(faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel