JAKARTA-Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menempati peringkat ke-10 dengan skor 7,23 dalam survei Integritas Sektor Publik 2012 terhadap 484 unit pelayanan publik.
Nilai dari hasil survei yang dilakukan oleh KPK itu sama artinya dengan di atas nilai rata-rata Indeks Integritas Pusat (IIP) sebesar 6,86 dari 20 instansi pusat dan 40 unit pelayanan.
Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat, capaian 10 besar atas hasil survei Integritas Sektor Publik itu merupakan satu prestasi.
“Capaian itu juga sekaligus menjadi cambuk untuk menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan kepada publik,” katanya dalam keterangan pers pagi ini (12/12).
Dia menilai pelayanan publik itu terutama di daerah atau kantong-kantong TKI, mengingat lebih dari 80% permasalahan penempatan ada di dalam negeri. Pelayanan itu mulai dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kerja Indonesia (BP3TKI), Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) hingga ke call center pengaduan.
“Kami tentu harus lebih giat lagi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, berikut mencegah dan memberantas adanya upaya tindak korupsi,” tuturnya.
Dari capaian 10 besar yang diraih BNP2TKI pada tahun ini, lanjutnya, diharapkan pada tahun mendatang dapat meraih menjadi lima besar.
Urutan 10 besar hasil survei Integritas Sektor Publik 2012 oleh KPK adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (8,06), PT Jamsostek (8,02), PT Angkasa Pura II (7,65), Badan Koordinasi Penamanan Modal (7,63), dan Kementerian Kesehatan (7,62).
Selain itu, Badan Tenaga Nuklir Nasional (7,59), Badan Pengawas Obat dan Makanan (7,59), Kementerian Koperasi dan UKM (7,50), Kementerian Perindustrian (7,28), BNP2TKI (7,23). (yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel