JAKARTA: Implementasi terhadap perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengalami deviasi sekitar 40%-50%.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ginandjar Kartasasmita mengatakan deviasi tersebut terjadi karena banyak perencanaan pemerintah yang tertuang dalam RKP mengalami perubahan ketika diimplementasikan.
“Antara perencanaan dan pelaksanaan [deviasinya] 40%-50%. Perencanaannya begini, jadinya begitu. Di tengah jalannya berubah,” katanya seusai Diskusi 'Bappenas Menjawab Tantangan Bangsa' Selasa (11/12/2012).
Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, mengharapkan perencanaan yang telah disepakati dalam RKP sebaiknya bisa tercermin dalam APBN.
“Dari sisi perencanaan, kami tentunya ingin melihat apa yang sudah disepakati dalam RKP bisa terefleksi dalam APBN,” katanya.
Menurutnya, deviasi terhadap RKP bisa terjadi pada saat pembahasan susunan APBN. Bappenas, lanjutnya, tidak memiliki kewenangan yang besar untuk mengawal konsistensi RKP saat dibahas di DPR.
“Dalam konteks itu, Bappenas tidak lagi mempunyai suatu instrumen apabila ada perubahan [RKP] karena pembahasan diDPR,” katanya. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel