JAKARTA—Pemprov DKI Jakarta memprediksikan akan ada tunggakan anggaran pelayanan kesehatan mencapai Rp355 miliar untuk tahun ini, karena dana yang disiapkan Rp769 miliar tidak memadai.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta menyatakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diterapkan awal November lalu, bukan menjadi penyebab terjadinya tunggakan biaya jaminan kesehatan tersebut."[Tunggakan] itu terjadi dari dulu, dari tahun-tahun sebelumnya juga ada tunggakan. Tunggakan terjadi sebelum Oktober (saat tagihan rumah sakit triwulan ketiga), sementara KJS baru dimulai November. Jadi bukan karena KJS," tegas Jokowi di Balai Kota Jakarta hari ini, Senin (17/12/2012)Meskipun begitu, dia mengaku sejak diterapkannya KJS, jumlah pasien di rumah sakit maupun puskesmas mengalami peningkatan cukup signifikan.Dia menuturkan Pemprov DKI tetap memiliki kemampuan untuk melunasi tagihan yang membengkak tersebut. "Itu hanya keterlambatan. Hanya proses administrasi yang harus diselesaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati menjelaskan tunggakan terjadi karena membludaknya jumlah pasien akibat dari penarapan KJS selama satu bulan terakhir.
“Itu utang tagihan dari rumah sakit yang tidak bisa dibayarkan, karena anggaran yang ada tahun ini kurang. Dipastikan akan dimasukkan dalam anggaran tahun depan,” kata Dien.
Adapun anggaran untuk pelayanan kesehatan tahun ini mencapai Rp769 miliar, tuturnya, sementara kebutuhannya mencapai Rp1,024 triliun. Dari total anggaran yang ada saat ini, Dien mengungkapkan jumlah tagihan yang sudah terserap hampir 90%-nya.
Hingga akhir November 2012, jumlah pasien tercatat 2,8 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat cukup banyak bila dibandingkan total pasien sepanjang 2011 dengan jumlah 2,7 juta jiwa. Sejak diterapkannya KJS, ungkapnya, jumlah pasien meluap antara 50-70% dari kondisi normal.
Berdasarkan kondisi tahun sebelumnya, anggaran untuk Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin—program serupa KJS pada masa Fauzi Bowo—mencapai Rp513 miliar. Kebutuhan tagihan rumah sakit pada 2011 sedikit lebih tinggi yakni mencapai Rp519 miliar. Artinya, Pemprov DKI hanya menunggak bayaran Rp6 miliar. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel