CAPRES 2014: Golkar Diminta Tak Memaksakan Ical Maju

Bisnis.com,20 Des 2012, 17:33 WIB
Penulis: News Editor

JAKARTA--Kalau pencapresan Aburizal Bakrie dipaksakan maka sebagai parpol Golkar akan berantakan karena strukturnya tidak solid di samping hampir semua hasil survei menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar itu sulit terangkat.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik CSIS J. Kristiadi dalam diskusi bertema  Capres Golkar 2014  bersama politisi Golkar, Ibrahim Ambong dan Freddy Ndolu di Kompleks Parlemen, Kamis (20/12).

Menurutnya, peringatan Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Golkar terhadap pencalonan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal ‘Ical’ Bakrie sebagai capres 2014, pasti mempunyai kalkulasi-kalkulasi politik. Kalkulasi tersebut adalah bahwa pencapresan Ical sulit bisa dimenangkan.

“Memang Pak Ical harus diberi kesempatan, tapi kalkulasi politiknya harus dipertimbangan secara serius. Sebab, kalau dalam berbagai survei namanya juga tidak terangkat, dipaksakan maka bisa menjadikan Golkar berantakan,” ujarnya.

Menurutnya, mengusung calon presiden dari Golkar meunculkan dua konsekuensi kesuksesan yang harus dicapai, yaitu sukses sebagai presiden dan sukses pula sebagai organisasi politik, yaitu Golkar yang makin kuat dan solid. Karena itu, jika dipertimbangkan kemungkinan Golkar akan berantakan dengan pencapresan Ical maka sebaiknya Golkar melakukan konsolidasi untuk memenangkan pemilu, tidak ngotot untuk memajukannya.

“Paradigma baru Golkar kan sebagai parpol demokratis, maka proses pencapresan itu harus demokratis,” ujar Kristiadi menambahkan. Dia menyarankan agar survei untuk peningkatan elektabilitas Ical tidak dilakukan oleh internal Golkariri, melainkan oleh lembaga independen.

Sementara Ibrahim Ambong mengakui kalau proses pencapresan di Golkar sekarang ini tidak melalui diskusi, apalagi konvensi yang pernah dilakukan di era Akbar Tandjung. Dengan demikian, siapa saja boleh menjadi capres Golkar melalui konvensi tersebut.

“Nurcholish Madjid, malah sempat ikut konvensi meski dari luar Golkar. Jadi, kalau negara ini demokratis, Golkar juga demokratis, maka proses politiknya harus demokratis pula,” tegas mantan Ketua Komisi I DPR tersebut. (if) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Wan Ulfa Nur Zuhra
Terkini