JAKARTA—Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki keinginan menjadi perusahaan yang bersih dari korupsi. Untuk mencapai hal tersebut, saat ini badan usaha milik negara (BUMN) tersebut menggandeng Transparency International Indonesia (TII) untuk memperbaiki sistem mereka.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) TII Natalie Subagjo, ada dua aspek yang hendak diperbaiki yakni sistem pengadaan barang dan jasa serta pelayanan terhadap masyarakat. Kedua aspek itu pun menghadapi banyak persoalan.
"Pengadaan barang dan jasa di PLN masih terindikasi rentan terhadap hal-hal yang masuk dalam kategori korupsi. Seperti suap, gratifikasi, konflik kepentingan. Sementara pelayanan PLN terhadap masyarakat juga masih sering dikeluhkan masyarakat kurang responsif," ujar Natalie hari ini, Jumat (21/12/2012).
Kerjasama PLN dan TII ini pun menurut Natalie untuk pertama kalinya dengan BUMN dalam bentuk pembenahan sistem. Ia pun berharap kedepannya BUMN lain tertarik untuk mengikuti program serupa untuk memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa mereka.
Sedangkan peran TII sendiri, Natalie mengatakan sebagai fasilitator. Masyarakat, lanjut Natalie juga harus ikut mengawasi apa yang dilakukan oleh PLN.
"Kami berperan sebagai, boleh dikatakan fasilitator. Kita mendampingi, jadi kami memberi bantuan substansi, bantuan teknis supaya PLN bisa mencapai apa yang dikehendaki direksi PLN," tandas Natalie.
Sementara itu Direktur Utama PLN, Nur Pamudji mengatakan bentuk kerjasama dengan TII ialah membenahi tata cara pengadaan barang dan jasa sehingga meminimalisir praktek suap dan korupsi. Ia pun bersyukur bisa bekerjasama dengan lembaga internasional ini karena bisa mempunyai jaringan yang luas.
"TII itu membantu sebagai, seperti konsultan. Jadi karena PLN minta tolong, kita ingin PLN bersih. TII punya pengalaman dan punya network di seluruh dunia maka dia membantu kita tentang praktik-praktik yang baik dan benar," papar Pamudji.
Ketika disinggung mengenai kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pamudji mengatakan itu untuk hal kampanye pencegahan korupsi. Adapun, TII untuk membenahi sistemnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel