JAKARTA--Para pemangku kepentingan penempatan tenaga kerja Indonesia melakukan rapat koordinasi evaluasi dan reorientasi terhadap pelayanan penempatan, serta perlindungan TKI.
"Diharapkan dengan rapat koordinasi para pemangku kepentingan dapat mewujudkan road map yang dapat dipergunakan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih baik," kata Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman, Jumat (28/12)
Menurut dia, masih ada beberapa permasalahan penempatan dan perlindungan TKI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Kondisi tersebut, lanjut Reyna, harus segera diperbaiki dan pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan terhadap TKI.
"Hingga saat ini, masih ada negara-negara penempatan yang berstatus moratorium, khusus untuk TKI PRLT [penata laksana rumah tangga], sehingga tidak ada pengiriman pekerja sektor itu," ungkapnya.
Namun, Reyna mengakui hingga kini masih ada pengiriman TKI ke negara berstatus moratorium, karena keberangkatan ke luar negeri menggunakan dokumen asli tapi palsu (aspal).
Sementara itu, masalah penempatan dan perlindungan TKI ini akan dibahas secara rinci oleh sejumlah perwakilan negara penempatan dan pejabat terkait, seperti Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa bin Ibrahamin Al Mubaraq dan Atase Ketenagakerjaa Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia Achmad Badri Jafar Ismail.(faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel