JAKARTA-Kementerian Perhubungan menandatangani nota kesepakatan pembangunan perkeretaapian dengan enam Pemerintah Provinsi se-Sulawesi.
Kepala pusat penerangan publik Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan mengatakan waktu pembangunan sarana perkeretapian itu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam Mou.
“Itu kan MoU [memorandum of understanding], nanti langkah-langkah sesuai jangka waktu MoU tersebut,” ujarnya kepada Bisnis hari ini (29/12).
Kesepakatan itu melibatkan enam provinsi yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan data Kemenhub pembangunan perkeretapian di Sulawesi membutuhkan biaya Rp50 triliun dengan panjang 2.000 km.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan prioritas pembangunan akan dimulai dari daerah yang paling cepat perkembangan ekonominya.
“Misalnya akan dibangun dari Makassar ke Pare-Pare. Mengapa daerah itu? Karena daerah itu paling cepat perkembangannya. Lalu nanti ada Gorontalo atau Manado tergantung mana yang berkembang lebih dulu,” ujarnya.
Dia menyebutkan skema pembiayaan proyek akan menggunakan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS/public private partnership). “Saat ini sudah ada investor asing yang berminat seperti investor dari China dan Rusia”. (yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel