JAKARTA: Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk melibatkan parlemen dalam kesepakatan hubungan dagang dengan Komunitas Uni Eropa guna memacu pertumbuhan usaha kecil dan menengah di kedua wilayah.
Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto mengatakan hal itu usai melakukan pertemuan dengan delegasi Uni Eropa, Rabu, (16/1). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Kepala Komisi Eropa bidang Asia Tenggara Ranieri Sabatucci dan disertai Kepala Unit Operasi dan Kerja Sama Pembangunan Komisi Eropa, Jean-Claude Boidin.
Menurutnya kalau parlemen tidak dilibatkan dalam hubunagn perdagangan tersebut maka Indonesia akan ketinggalan dalam hubungan perdagangan internasional. Selama ini, ujarnya pemerintah hanya melibatkan parlemen dalam hubungan politik dan persoalan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup.
Padahal, ujarnya Indonesia selama ini sudah masuk dalam kerangka Penguatan Kemitraan Indonesia-Uni Eropa (CEPA). Singapura dan Thailand juga melibatkan parlemen dalam peningkatan hubungan perdagangan dengan Eropa.
“Selama ini berlaku kerja sama politik dan lingkungan hidup yang melibatkan parlemen. Perdagnagn belum. Kalau ini dibiarkan di tangan pemerintah indonesia tidak siap untuk menghadapi perdagangan bebas dunia,” ujarnya. Dia menyebutkan Indonesia harus memamfaatkan CEPA untuk pengembangan usaha kecil dan menengah yang di negara Eropa sudah lebih maju.
Dengan bermitra dengan negara-negara Eropa, Indonesia akn mendapatkan banyak keuntungan karena hubungan perdagangan antara kedua wilayah bersifat komplimenter.
Pada bagian lain dalam pertemuan itu, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia harus mewaspadai munculnya China sebagai pesaing Eropa dalam merebut pasar Indonesia. Padahal, ujarnya di bidang mesin industri, Eropa jauh lebih baik.
Untuk mempertahankan pasar itu, ujarnya Indonesia harus mampu meningkatkan kemitraan dengan Uni Eropa. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel