JEPANG-INDONESIA: Pemerintah bahas isu dumping baja & kertas

Bisnis.com,18 Jan 2013, 20:09 WIB
Penulis:

JAKARTA – Indonesia akan mengangkat isu dumping baja dan kertas dalam kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada 18-19 Januari.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pihaknya akan memberikan kesempatan kepada Jepang untuk mengklarifikasi tuduhan dumping baja canai dingin atau cold rolled coil/sheet (CRC/S) yang dilayangkan Indonesia kendati penyelidikan telah final.

Sebaliknya, pemerintah akan menyampaikan argumentasi bahwa pelaku usaha di dalam negeri tidak melakukan dumping sebagaimana dituduhkan Jepang terhadap kertas fotokopi Indonesia.

“Kita akan angkat (isu dumping), tentunya dengan semangat bagaimana nilai dan volume perdagangan kedua negara bisa meningkat karena Jepang adalah mitra dagang terbesar kedua kita,” katanya di Jakarta, Jumat (18/1/2013).

Gita menyampaikan sepanjang Jepang mampu memberikan argumentasi yang masuk akal, Indonesia akan mempertimbangkan untuk mengecualikan Jepang dari tindakan antidumping.

Sebaliknya, pemerintah juga meminta Jepang mempertimbangkan penjelasan bahwa Indonesia tidak menjual kertas fotokopi lebih murah di Jepang ketimbang harga di dalam negeri sebagaimana dilaporkan 8 perusahaan kertas Jepang.

Gita menepis anggapan diskriminasi. Menurutnya, kesempatan yang sama juga akan diberikan kepada negara tertuduh lainnya, yakni China, Korea Selatan, Vietnam dan Taiwan, untuk menyampaikan penjelasan.

“Mereka bertanggung jawab untuk memberikan alasan,” ujarnya. Impor CRC/S Indonesia dari Jepang senilai US$224,51 juta pada 2011.

 Sementara, Jepang pada awal Juli 2012 menginisiasi tuduhan dumping terhadap perusahaan Indonesia yang mengekspor kertas fotokopi jenis paper, no fibres, for other purpose 40<weight<150 (HS4802569000).

Sebanyak 11 perusahaan di bawah Sinar Mas Group dan PT Riau Andalan Pulp and Paper dituduh menjual kertas lebih murah di Negeri Matahari Terbit dengan margin dumping 7,55%-15,78%.

Produsen kertas Indonesia beberapa waktu lalu telah mengembalikan kuesioner dan otoritas penyelidikan Jepang dijadwalkan berkunjung ke Indonesia untuk melakukan verifikasi lapangan pada Februari 2013. (msb)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik di bawah ini:
Editor: Martin-nonaktif
Terkini