DILI-Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengindikasikan pelepasan saham beberapa perusahaan milik negara pada 2013, yang terbaru di antaranya perusahaan perkebunan dan anak usaha PT Pertamina.
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengatakan masih merancang ulang rencana pelepasan saham perusahaan BUMN untuk tahun ini, setelah sejumlah rencana penawaran umum saham perdana (IPO) digagalkan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) 2012 lalu.
Dia mengisyaratkan adanya rencana pelepasan saham perusahaan sektor perkebunan dan salah satu anak perusahaan BUMN sektor energi PT Pertamina. Sayangnya, Dahlan enggan menyebutkan nama perusahaan lebih detail.
“Perusahaan BUMN yang besar-besar sudah praktis tinggal perkebunan, tapi proses restrukturisasinya belum selesai, yang lain kecil-kecil. PLN dan Pertamina tidak mungkin dilepas, tapi anak perusahaan Pertamina mungkin,” katanya, Jumat(18/1/2013).
Selain itu, lanjutnya, Dahlan juga berencana kembali memperjuangkan pelepasan saham PT Pegadaian dan PT Semen Baturaja dalam proses permohonan izin kepada DPR. Kendati demikian, keputusan tetap berada di tangan parlemen sehingga dia enggan memberi target optimistis.
“Baturaja inginnya melantai di bursa tapi belum ada izin dari DPR jadi belum tahu, kami tidak mau mendesak-desak. Pegadaian akan diperjuangkan lagi, tapi apakah ditolak atau bagaimana itu di luar kemampuan BUMN,” jelasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Achiran Pandu Djajanto berharap ada tiga BUMN yang melakukan IPO pada 2013, yakni PT Semen Baturaja, PT Pos Indonesia, dan PT Pegadaian.
Berdasarkan pemberitaan bisnis, PT Semen Baturaja masih menantikan persetujuan dari Komisi XI DPR RI untuk melakukan IPO. Adapun target pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan pada Februari 2013 dengan perolehan dana sekitar Rp1 triliun.
Sementara itu, PT Pos Indonesia berencana melepas 25%-30% saham perdana pada semester II/2013 dengan target perolehan dana Rp1 triliun-Rp1,5 triliun. Rencana tersebut akan diajukan dalam komite privatisasi pada awal tahun ini.(Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel