JAKARTA-Kementerian Keuangan menilai penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diproyeksi mencapai 1,3 juta kiloliter tidaklah signifikan untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan beban belanja subsidi.
Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan penghematan BBM bersubsidi sebesar 1,3 juta kiloliter hanya setara dengan Rp5 triliun-6 triliun anggaran subsidi BBM.
“Menurut saya itu belum terlalu efektif untuk mengurangi beban subsidi dan meningkatkan kualitas belanja. Kalau mau, harus ada program pembatasan dengan dampak yang lebih signifikan," ujarnya di sela acara Kick Off Konsultasi Publik Redenominasi Bukan Sanering, hari ini (23/1).
Kepala Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng sebelumnya mengatakan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No.1/2013 berpotensi menekan konsumsi BBM subsidi sebesar 1,3 juta kl.
Dalam Permen tersebut, pemerintah memperluas pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Pemerintah juga melarang kendaraan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan transportasi laut berupa kapal barang non-perintis dan non-pelayaran rakyat menggunakan BBM bersubsidi.
Menurut Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo pelarangan tersebut dapat menjaga kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter. Apabila tidak diterapkan, konsumsi bisa membengkak sampai 48 juta kiloliter dengan pagu subsidi mencapai Rp220 triliun. (yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel