JAKARTA—Asosiasi penempatan tenaga kerja Indonesia swasta meminta pemerintah segera melakukan negosiasi dengan tiga negara penerima pekerja yang masih berstatus moratorium.
Hal itu dikarenakan hingga kini belum ada tanda-tanda kemajuan dari negosiasi dengan negara-negara penempatan itu untuk pengiriman TKI sektor penata laksana rumah tangga.
Bahkan, Ketua Bidang Sosialisasi dan Informasi Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) Ali Birham, dengan Malaysia yang status moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI sudah dicabut, tapi belum ada pengiriman pekerja.
“Negosiasi dengan Arab Saudi, Yordania dan Kuwait yang berstatus negara terkena moratorium hingga kini tidak jelas, sedangkan dengan Malaysia yang dinyatakan terbuka dengan pencabutan status moratorium, tapi belum ada penempatan,” katanya, Jumat (25/1).
Dia menilai berkali-kali pejabat kementerian terkait, seperti Kemenakertrans melakukan negosiasi dengan negara-negara penerima TKI itu, tapi kegiatan tersebut tidak membawa hasil padahal status moratorium lebih dari satu tahun.
Apalagi, lanjutnya, program pembukaan peluang kerja di dalam negeri tidak berjalan dengan baik, meski pengangguran berkurang tapi pekerjaan yang terbuka hanya untuk sistem outsourcing atau kontrak kerja.
“Kami melihat uang negara habis untuk pembiayaan kegiatan di Kemenakertrans, tapi program pembukaan peluang kerja jalan di tempat. Ini periode terburuk dalam sejarah program penempatan dan perlindungan TKI,” tutur Ali. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel