JAKARTA—Komisi VII DPR mempertimbangkan pemanggilan Menneg BUMN Dahlan Iskan selaku mantan Direktur Utama PLN terkait inefisiensi PLN Rp37,6 triliun selama periode 2009-2010 tanpa disertai Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas, dan BPH Migas.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon menyusul ketidakhadiran Dahlan dalam beberapa kali Rapat Dengar Pendapat di Komisi VII DPR Senayan. Dengan nada kesal Effendi mempertanyakan berbagai alasan ketidakhadiran Dahlan di depan komisi yang menangani masalah energi tersebut.
"Untuk tahap lanjutan (rapat kerja) ini tak perlu lagi kita undang bapak-bapak ini. Kita akan undang Dahlan sendirian saja,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jajaran Kementerian ESDM, Pertamina, SKK Migas, BPH Migas, dan PGN, Rabu (6/2). Sedikitnya Dahlan tercatat tiga kali tidak menghadiri panggilan DPR dengan berbagai alasan, termasuk karena alasan dipanggil Presiden SBY.
Menurut Effendi, perilaku Dahlan tersebut akan membuat sang menteri terpojok dengan sendirinya karena pada akhirnya tidak ada lagi alasan untuk tidak hadir. Rapat yang membahas temuan inefisiensi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut juga dihadiri mantan Direktur Utama PLN sebelum Dahlan Iskan, yakni Fahmi Mochtar.
Inefisiensi PLN pada 2009-2010 sebesar Rp37,6 triliun juga terjadi pada saat Fahmi menjabat sebagai Dirut pada 2009.
Ketidakhadiran Dahlan dalam beberapa kali RDP membuat Komisi VII DPR kesulitan untuk melakukan pembahasan inefisiensi tersebut. Tanpa kehadiran Dahlan rapat pun terkesan hanya dipaksakan karena puluhan pejabat negara dan pimpinan BUMN tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai terkait inefisiensi tersebut.
"Kenapa ini terus berulang-ulang dibahas, karena salah seorang yang dimintai verifikasi tidak pernah hadir, jika tidak hadir lagi, kita panggil lagi terus menerus," ujar Effendi. Dahlan dilaporkan tengah melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel