BISNIS.COM, JAKARTA-Wilayah yang memiliki aktivitas bisnis berbasis sumber daya alam melimpah memiliki korelasi yang sangat signifikan terhadap terjadinya konflik antar personil TNI dan Polri.
Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola mengatakan berdasarkan pemetaan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke terlihat jelas bahwa konflik TNI dan Polri terjadi di daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah.
"Korelasinya sangat signifikan. Ini berlaku di Sulawesi, Sumatara, Maluku, dan Papua di mana ada lahan-lahan ekonomi melimpah, di situ ada konflik TNI-Polri," katanya dalam diskusi dengan tema Cerita Lama Polisi dan Tentara, di Warung Daun Cikini yang disiarkan langsung melalui Sindo Radio, Sabtu (9/3/2013).
Menurutnya, pemerintah harus tegas membuat aturan bahwa baik TNI maupun Polri tidak boleh berbisnis. "Negara harus tegas mengatakan militer tidak boleh berbisnis, titik. Semua kebutuhan mereka disediakan oleh negara".
Sepanjang tidak ada aturan pelarangan bisnis tersebut, Tamrin mengatakan semua pihak pasti tergiur untuk ikut menikmati 'hasil bumi' dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta terutama asing.
"Di Lampung dan Sumatra Utara konflik agrarianya cukup tinggi yang mana di situ polisi masuk yang biasanya dapat upeti keamanan dari perusahaan. Di situ UUD dilanggar karena aparat tidak lagi melindungi rakyat tapi aparat melindungi modal. Ini bahaya sekali," tuturnya.
Seperti diketahui, pada Kamis, (7/3/2013), sekitar 75 anggota TNI melakukan pembakaran terhadap Mapolres OKU karena latar belakang kasus pembunuhan anggota TNI oleh anggota polisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel