BISNIS.COM, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi tudingan dana CSR yang digunakan untuk biaya lelang jabatan atau seleksi dan promosi Camat dan Lurah DKI.
Menurutnya, dana dari swasta ini bukan skema CSR tapi sekedar sponsor konsultan untuk membuat sistem seleksi dan promosi. Artinya ada orang pribadi atau perusahaan yang menyumbang kepada Pemprov.
"Kita akan menunjuk konsultan untuk melakukan ini. Nah, kalau tidak ada dana, kalau ada perusahaan yang mau mensponsori konsultan membuat sistem boleh tidka? Boleh. Siapa yang melanggar? Kan yang memimpin ini kan BKD, bukan perusahaan yang memimpin," katanya di Balaikota, Rabu (13/3/2013).
Yang tidak boleh, lanjutnya, kalau perusahaan CSR yang menentukan siapa yang diposisi jabatan itu. Ahok menegaskan dana itu tidak mengambil CSR. Istilah dalam pembiayaan ini bukan CSR karena kalau bicara tentang CSR tidak jelas.
"Kalau kita bicara tentang UU CSR, emang sudah ada peraturan? Setiap perusahaan CSR nya berapa tidak jelas juga," imbuhnya.
Sebelumnya Ahok menyatakan biaya konsultan dan sistem lelang jabatan menggunakan dana CSR. Sedangkan anggaran dari kantong APBD 2013 hanya sedikit. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel